Rembuk Daerah Sinergi Forpimda Wujudkan Pemerintahan Bersih.
PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Instruksi Presiden Joko Widodo agar Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) di seluruh daerah sinergi dalam mewujudkan inovasi Pembangunan dan Investasi disambut baik Pemkab Probolinggo.
Terbukti, Kamis (21/11), Pemerintah Kabupaten Probolinggo menggelar Rembuk Daerah terkait penguatan pemerintahan yang bersih dan penguatan Ekonomi.
Baca Juga: Diperpanjang, Ugas Irwanto Tetap Jadi Pj Bupati Probolinggo
Acara itu, dihadiri beberapa Forum Pimpinan Daerah yakni Bupati, Tantriana Sari, Wabup, Timbul Prihanjoko, Kajari, Nanda Lubis, Wakapolres, Kompol Agus Setiono serta Dandim yang diwakilkan Danramil Kraksaan, Kapten Matalli.
Rembuk Daerah itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi agar penegak hukum di daerah tidak lagi menggigit pelaku usaha maupun tidak salah gigit. Nah, instruksi itulah yang membuat giat itu tercetus bersama seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Probolinggo.
Ada yang menarik dari pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Nanda Lubis. Menurut Nanda, saat ini banyak investor yang merasa ketakutan dan enggan masuk ke Kabupaten Probolinggo. Hal ini dikarenakan, banyaknya pungli yang terjadi.
Baca Juga: Pj Bupati Probolinggo Apresiasi Program TMMD
"Ketidaknyaman melalui pelayanan dan pungli-pungli atau korupsi di situ sehingga banyak investor yang enggan masuk. Nanti, kita cegah dari awal supaya tidak terjadi, sehingga investor mau berinvestasi di wilayah Kabupaten Probolinggo. Nanti, jangan ada yang mempersulit pelayanan," ujar Nanda Lubis dengan nada tinggi.
Ditanya soal adanya rasa ketakutan investor mau masuk, Nanda Lubis mengaku jika investor lokal saja merasa ketakutan. Apalagi, investor luar.
"Bisa aja itu juga penyebabnya karena regulasi yang rumit. Tapi, nanti Ibu Bupati akan merubah regulasi itu. Apalagi, Presiden sudah menjamin, akan merevisi regulasi yang bertele-tele dan rumit itu," terangnya.
Baca Juga: Pj Bupati Probolinggo Sidak 4 Titik Gedung Serba Guna dan Pusat Oleh-Oleh
Tidak hanya itu, Kajari juga menyinggung adanya oknum LSM yang juga membuat rasa takut, karena adanya ancaman sedikit-dikit dilaporkan. "Adalah, satu dua LSM yang kayak itu. Ke depan, tidak lagi lah seperti itu," ujar Kajari Nanda kepada wartawan.
Sementara, Bupati Tantriana Sari juga membenarkan adanya tekanan dari pihak LSM maupun oknum yang lain. Menurutnya, tidak hanya investor, dirinya saja di internal birokrasi jadi tidak nyaman jika ada oknum LSM maupun yang lain berbuat begitu.
"Kok kita bicara investor, kita saja yang didalam merasa tidak nyaman dengan adanya oknum-oknum yang (istilahnya Ibu Kajari) mencari-cari kesalahan," ujar Bupati Tantri dengan mimik serius.
Baca Juga: DPUPR Kabupaten Probolinggo Perbaiki Jaringan Irigasi, Petani di Desa Clarak Bahagia
Disinggung adanya aturan yang berbelit-belit, Tantri menampik jika pelayanan perizinan atau proses izin yang terjadi tidak berbelit-belit. Menurut Tantri, hal itu semua terbentur dengan aturan, baik di daerah maupun di tingkat provinsi.
"Kami masih menunggu semacam gerakan penyederhanaan regulasi. Apabila, dari atas penyederhanaan regulasi itu belum dilakukan tentunya pemda masih ragu atau masih ada kegalauan untuk melakukan pelayanan itu. Ya, takutnya menyalahi aturan," tegas Bupati Tantri dikonfirmasi usai acara. (ndi/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
