Khofifah Terima LHP BPK, Pemprov Jatim Fokus SDM dan Ketahanan Pangan

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan PDTT dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Selasa (27/1/2026). Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin.

Laporan tersebut mencakup pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah mendukung ketahanan pangan tahun anggaran 2023 hingga semester I 2025 di Surabaya, Kediri, dan Lamongan, serta pemeriksaan kepatuhan atas peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah tahun 2024 hingga triwulan III 2025.

BACA JUGA:

Khofifah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

“Pemeriksaan ini menjadi bagian penting bagi kita untuk mengukur kinerja dalam penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan akuntabilitas dan perbaikan pelayanan publik,” ujarnya.

“Untuk itu, kami menegaskan komitmen penuh untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam ketahanan pangan dan pendidikan menengah,” imbuhnya.

Dalam pemeriksaan ketahanan pangan, BPK mencatat masih terbatasnya desain kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta koordinasi yang belum optimal dengan kementerian terkait.

Menanggapi hal itu, Khofifah menjelaskan Pemprov Jatim telah memperkuat koordinasi pengelolaan irigasi dengan pemerintah daerah, Kementerian PU, dan Kementerian Pertanian, menyusun kajian sedimentasi waduk, membangun basis data jaringan irigasi tersier, serta mengendalikan alih fungsi lahan.

“Saya membawa belasan kepala daerah bertemu dengan Menteri PU. Kita punya peta irigasi yang sangat komplit dari Pangdam V Brawijaya. Kita sampaikan ini ke Menteri PU, harapannya adalah bagaimana irigasi tersier ini bisa dimaksimalkan,” paparnya.