JEMBER (BangsaOnline) – Upaya DPRD Jember untuk mempertemukan buruh dengan direksi Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember menemui jalan
buntu. Dimana buruh meminta hak normatif, sedangkan direksi menemui
kendala keuangan. Nasib PDP Kahyangan pun akan ditentukan dalam rapat
Badan Musyawarah (Banmus) DPR. Ketua Forum Komunikasi Pekerja Antar
Kebun (FK-PAK) pihaknya masih belum percaya dengan pernyataan direksi.
Pihaknya ingin memang ada audit independen yang diterjunkan memeriksa
kondisi PDP.
“Kalau perlu kami yang cari (auditor independen), buruh siap
mencarikan anggarannya,” jelas Dwi Agus. Dirinya tidak rela jika
tiba-tiba dinyatakan bangkrut seperti sekarang ini. Minimal pihaknya
harus yakin jika PDP ini benar-benar bangkrut seperti yang disampaikan
direksi. Meskipun jika memang nantinya kenyataan pahit yang harus
diterima jika benar-benar bangkrut namun memang dari lembaga
independen.
Dirinya mengakui jika PDP Kahyangan juga pernah diaudit oleh pihak BPK
RI, namun menurut Dwi Agus hanya masalah kualitas karet, bukan PDP
secara menyeluruh. Dirinya pun tetap masih akan meminta hak normatif
itu dipenuhi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Dwi Agus pun
menyampaikan sebenarnya pihaknya sudah menemukan i’tikad baik menunggu
perusahaan. Hal ini dibuktikan meskipun sudah ditandatangani agustus
2014 lalu, namun pihaknya baru turun aksi desember 2014 ini.
Yang jelas, pihaknya menunggu hari yakni saat Banmus DPRD Jember akan
membentuk Pansus Penyelematan PDP Kahyangan jadi dibentuk atau tidak.
“Ada harapan, tapi tidak ada jaminan,” jelas Dwi. Pasalnya, para buruh
sudah capek dengan jaminan namun ternyata tidak pernah dipenuhi,
termasuk juga dengan rencana pembentukan pansus ini. Jadi, pihaknya
lebih memilih bersabar hingga ditentukan hari ini.
“Jika tidak jadi (Pansus, red) maka kami dibodohi oleh semua elit di
Jember,” jelas Dwi Agus. Sementara itu, Ayub Junaidi, Wakil ketua DPRD
Jember yang kemarin memimpin rapat mengatakan sebenarnya tuntutan
buruh ada tiga yakni masalah audit, hak normatif dan juga UMK yang
ternyata diajukan pembayaran perusahaan membayar UMK 2015. Namun,
semua ini memang belum menemukan langkah tepat penyelesaiannya.
Oleh karena itu, pihaknya dari PKB akan berjuang untuk dibentuknya
pansus. “Besok (hari ini) Banmus ada agenda rapat, selain RTRW juga
ada masalah rencana pembentukan Pansus PDP,” tuturnya. Dengan pansus
ini diharapkan memang mampu memblejeti apa sebenarnya masalah yang
terjadi di PDP Kahyangan secara komprehensif . Termasuk juga
mendatangkan akadeimis dan ilmuan untuk membantu menyelamatkan PDP
kahayngan yang sudah kolaps diambang kebangkrutan setelah merugi
setiap bulannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
