Ratusan Petani dan Mahasiswa saat unjuk rasa di depan gedung DPRD Jember.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Ratusan petani dan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Cabang Jember, menggelar aksi unjuk rasa menyoal tentang relokasi saluran irigasi yang dilakukan oleh PT. Imasco Asiatic sejak 2018 lalu.
Akibat adanya persoalan itu, pasokan air ratusan hektare areal persawahan petani di Desa Puger Wetan dan Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger terganggu, bahkan terancam kekeringan.
Dalam aksinya, ratusan petani dan mahasiswa itu awalnya menggeruduk Kantor Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU BMSDA) di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember, sekitar pukul 11.00 WIB. Dengan berorasi menggunakan pengeras suara yang dinaikkan ke atas mobil pick up, mereka berteriak tentang keluhan para petani. Hal itupun berlangsung lama, kurang lebih setengah jam.
Namun, karena tidak ditemui kepala dinas terkait karena alasan sedang keluar, mereka melanjutkan aksi dengan melakukan konvoi kendaraan bermotor menuju Kantor DPRD Jember. Mereka juga ngeluruk ke kantor pemkab setempat untuk menemui Bupati Faida.
Dikonfirmasi di sela aksinya, Koordinator Petani Nurdiyanto mengatakan, penolakan demi penolakan dari pihaknya lantang disuarakan sejak dua tahun lalu saat dimulainya pemindahan saluran irigasi persawahan.
"Tapi sayangnya, hingga detik ini tidak ada respons dari pihak terkait. Bahkan seakan-akan kita tidak diperhatikan. Padahal jelas-jelas pabrik semen itu sengaja memindahkan jalur pengairan," ujar Nurdiyanto saat dikonfirmasi di halaman depan gedung dewan, Senin (9/3/2020).
Ia mengungkapkan, permasalahan ini sebelumnya sudah pernah dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) di gedung dewan. "Persoalannya ini, saluran irigasi dulu dianggap melintasi areal pabrik. Sehingga irigasi yang ada dibelokkan atau dibuatkan jalur baru. Tapi akibatnya malah tidak lancar salurannya," ungkapnya.
Akibatnya, relokasi saluran ini, 300 hektare (Ha) sawah dan ribuan buruh tani terdampak. Mereka kesulitan untuk bercocok tanam karena air tak lancar.
"Terutama di wilayah Desa Puger Kulon. Di sana terdapat tiga kali pembelokan saluran irigasi yang akibatnya menghambat laju air. Bahkan ada pula beberapa dusun yang tak sampai mendapatkan air irigasi persawahan akibat relokasi," tegasnya.
Petani yang kesusahan air akhirnya harus merogoh kantongnya hingga Rp 300 ribu, untuk membeli solar. "Itu untuk mengairi 1 hektare areal sawah dan dalam sehari dibutuhkan 3-4 kali mengairi sawah. Bisa dibayangkan berapa kerugian kami? Kami harus menangis kepada siapa lagi," ujarnya.
Tak hanya itu, menurut Nurdiyanto, dampak pemindahan irigasi juga telah menyebabkan konflik horizontal antar masyarakat.
"Sesama petani bahkan tidak saling sapa karena berebut air untuk mengairi sawah. Apa mau antar petani ini bentrok? Mana hati nuraninya," tukasnya.
Untuk itu, pihaknya berharap pemkab memperhatikan, dan memiliki komitmen untuk melindungi kepentingan petani.
Terlebih lagi, lanjutnya, tindakan pabrik merelokasi irigasi tidak punya dasar hukum dan tak ada komunikasi dengan petani setempat. "Secepatnya pemerintah harus mendesak PT. Semen Imasco Asiatic kembalikan jalur irigasi seperti dulu awalnya," pungkasnya.
Usai melakukan orasi, mereka akhirnya ditemui unsur pimpinan DPRD Jember.
Di antaranya Ketua DPRD Itqon Syauqi, Wakil Ketua Ahmad Halim, Ketua Komisi C David Handoko Seto, serta dua anggota Komisi C Agus Supaad dan Agus. Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan pengunjuk rasa diajak rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Banmus, dan diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman untuk menyelesaikan persoalan petani tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengaku akan mengumpulkan bahan keterangan dan mengkaji persoalan tersebut terlebih dahulu. "Nantinya kami juga akan memanggil Ketua Komisi C yang dulu, dan pimpinan, untuk mencari info terkait persoalan ini," kata Itqon saat dikonfirmasi wartawan.
Info sementara yang diketahui oleh legislator dari PKB itu, terkait izin untuk relokasi saluran irigasi belum ada izinnya. "Dulunya kan sudah jelas, kalau pernyataan kepala PU izinnya belum keluar, hanya rekomendasi saja. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut, dan gali informasi mendalam," pungkasnya.
Usai melakukan aksinya di DPRD Jember, ratusan pengunjuk rasa itu melanjutkan aksinya ke Kantor Pemkab Jember untuk menemui Bupati Faida. (ata/yud/rev)
