PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Imbauan pemerintah agar pertemuan yang mendatangkan banyak massa dikurangi, berimbas pada beberapa kegiatan Pemkab Pasuruan. Di antaranya, sosialisasi, pembinaan teknis, ataupun pertemuan dengan masyarakat.
Pembatasan pertemuan juga dilakukan Pemkab Pasuruan sebagai upaya antisipasi mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19).
Baca Juga: Pasuruan Serasa Tak Punya Pemimpin, Kinerja Pj Bupati Dua Bulan Terakhir Jadi Sorotan
Pemkab Pasuruan menunda sejumlah kegiatan, salah satunya sosialisasi kepada masyarakat miskin penerima program rehab RTLH (rumah tidak layak huni). Tahun, ada sekitar 2.000 RTLH tersebar di 24 kecamatan yang mendapat program rehab.
“Untuk sosialisasi di beberapa kecamatan sudah kita laksanakan, tapi karena ada imbauan pembatasan pertemuan, untuk sementara kita tunda dulu,“ jelas Ir Haryaprianto, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Kegiatan sosialisasi akan kembali dilakukan setelah ada intruksi dari Pemkab. Ia optimis program bedah rumah tetap bisa dilaksanakan dan tidak akan berubah.
Baca Juga: Keluhkan Perizinan, Sejumlah Perusahaan Wadul ke Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan
"Sesuai dengan tahapan, untuk para penerima program yang mungkin belum melengkapi administrasi, mereka bisa berkonsultasi dengan para pendamping di masing-masing kecamatan," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada tahun 2020 ini Pemkab Pasuruan menyiapkan program bedah rumah sebanyak 2.000 unit bagi masyarakat miskin. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 3 miliar. Untuk masing-masing unit RTLH yang akan direhab akan mendapatkan anggaran Rp 15 juta.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Rusdi Sutejo yang dikonfirmasi HARIAN BANGSA mengaku sangat mendukung program bedah rumah yang sudah dilaksanakan Pemkab Pasuruan selama bertahun-tahun. Menurutnya, program tersebut sangat membantu masyarakat miskin.
Baca Juga: Hari Jadi ke-79 Provinsi Jatim, Pemkab Anugerahi Penghargaan 20 Elemen Masyarakat Berprestasi
"Yang menjadi perhatian sekarang, agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran. Sebelum program tersebut digulirkan, Pemkab harus lebih selektif dan memastikan para calon penerima bantuan betul-betul mereka yang dari keluarga miskin," pesannya.
“Kalau bisa anggaran untuk RTLH dari APBD II dinaikkan, untuk menyesuaikan kenaikan material bangunan dan ongkos tukang,“ tambahnya. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
