Karung beras bulog ada foto Bupati dan Wabup Jember.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Sidak DPRD Jember di Gudang Perum Bulog Jembermenemukan karung beras bantuan dari bulog bagi korban terdampak Covid-19 dipasangi foto Bupati Faida dan Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief.
Sidak di Gudang Bulog, Jalan Jayanegara Nomor 19, Lingkungan Kandang Kidul, Kelurahan Pecoro, Kecamatan Rambipuji, itu diikuti oleh Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Wakil Ketua DPRD Jember Dedy, Ketua Komisi B Siswono, Ketua Komisi C David Handoko Seto, dan Ketua Fraksi Pandekar DPRD Agusta Jaka Purwana.
Baca Juga: Pileg 2024, DPC Demokrat Jember Targetkan 7 Kursi
Mereka menilai pemasangan foto di karung beras berukuran 25,6 kg itu kurang etis, serta ada indikasi menjadi alat politik bupati dalam pilkada mendatang.
Selain foto bupati dan wakil bupati dengan tulisan "Cadangan Beras Pemerintah Melalui Bulog Untuk Bantuan Penanganan Covid-19", dalam karung beras itu juga ada logo bulog, logo pemkab, serta logo garuda.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono mengungkapkan kekhawatirannya jika bantuan penanganan covid-19 untuk masyarakat Jember itu ditunggangi politik.
Baca Juga: DPRD Jember Soroti Pengelolaan Sampah
"Masa ini masa kampanye, kami khawatir jadi ada kepentingan politik, meski kita tahu bupatinya ya yang di foto itu. Selain itu, contohnya di Klaten bagaimana, sampai viral dan komen di mana-mana," kata pria yang juga legislator Gerindra ini saat sidak, Rabu (29/4/2020).
Menurut Siswono, kecurigaannya ini wajar karena bupati juga ikut maju kembali dalam Pilbup Jember 2020 lewat jalur independen.
Senada, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menilai pemasangan gambar bupati di karung beras bantuan Covid-19 tidak tepat. Karena anggarannya dari APBN.
Baca Juga: Penerimaan P3K Jember, Edi Cahyo: Harus Dilakukan dengan Seimbang
"Itu haknya rakyat, dari pemerintah pusat, yang kebetulan disampaikan di Jember. Kan APBN. Bahkan jika menggunakan APBD pun juga tidak boleh. Karena hak rakyat dan untuk rakyat, tidak boleh diklaim oleh siapa pun," tegas legislator dari PKB ini.
Itqon pun menilai, bupati ingin menimbulkan bahwa seolah-olah bantuan itu dari bupati. "Andai beras itu dibeli dari uang pribadinya bupati nggak masalah ada fotonya, cuma ini kan dari APBN. Jangankan beras, kemarin di Klaten itu hand sanitizer aja jadi rame," tukasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bulog Jember Jamaludin mengungkapkan, perihal pengemasan beras bulog hanya menjalankan tugas sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang prosedur dan mekanisme penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana.
Baca Juga: Hujan Disertai Angin Kerap Rusak Bangunan di Jember, DPRD Minta Prioritaskan Rehab Sekolah
"Prosedurnya itu perihal pengajuan kebutuhan beras daerah. Seperti SK tanggap darurat bencana, data penerima bantuan, dan surat kuasa kepada Dinas Sosial (Dinsos) Jember untuk mengambil beras telah dipenuhi," katanya.
Maka tidak ada alasan bagi pihaknya, kata Jamaludin, untuk menolak permohonan yang diajukan Pemkab Jember melalui surat Dinsos yang terbit 1 April 2020 lalu.
Terkait pemasangan foto bupati dan wabup dalam karung beras, dalam surat Dinsos nomor: 460/35.09.315/2020 perihal permohonan bantuan kemasan beras untuk korban bencana non alam Covid-19 itu, tertulis permintaan pengemasan beras @25,6 kg sebanyak 3.900 sak. Dengan total berat 99,8 ton beras yang akan diserahkan kepada masyarakat yang terdampak.
Baca Juga: BK DPRD Jember Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Dilaporkan Masyarakat
"Kalau kemasan memang dari Bupati Jember. Berdasarkan surat permohonan itu, kita diminta bantuan untuk mengemas saja," pungkasnya.
Pantauan wartawan di lokasi gudang beras, 47 ton karung beras bergambar foto bupati sudah siap disebarkan. Sementara sisanya masih proses pengemasan. Mendapati hal ini, anggota dewan langsung meminta agar kemasan beras dikembalikan seperti kemasan bulog biasanya. (ata/yud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
