Nurochman, Wakil Ketua I DPRD Kota Batu.
KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Keluhan sejumlah kepala desa di Kota Batu terkait beberapa puskesmas yang diduga mempersulit warganya saat minta keterangan bebas Covid-19, mendapat respons serius Nurochman, S.H., Wakil Ketua I DPRD Kota Batu.
Sebelumnya, beberapa kades mengeluh karena warganya yang ingin cek kesehatan untuk keperluan surat keterangan bebas Covid-19 tidak mendapat respons pihak puskesmas. Padahal, mereka membutuhkan surat keterangan tersebut untuk diberikan ke perusahaan tempatnya bekerja.
Baca Juga: Daftar Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Empat Anggota DPRD Kota Batu Di-PAW
Terkait hal ini, Nurochman meminta agar puskesmas memberikan surat keterangan bebas Covid-19 bagi masyarakat yang mebutuhkan. "Pelayanan harusnya bisa berjalan seperti biasanya, puskesmas harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi yang bekerja di sekitar Malang raya maupun ke luar kota," katanya.
Bahkan politikus PKB ini mengaku telah melakukan koordinasi dengan Dinkes. Namun, dari hasil koordinasi tersebut, bahwa keterangan sehat dan bebas Covid-19 memang tidak bisa diberikan oleh puskesmas. Alasannya, pemeriksaan bebas Covid-19 harus melalui tes swab.
"Swab yang dilakukan oleh puskesmas adalah bagi masyarakat dengan kriteria atau ada indikasi terpapar. Jika melakukan swab test secara mandiri, maka Dinkes tidak bisa memfasilitasi," tuturnya.
Baca Juga: Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Batu akan Konsisten Perjuangkan Kepentingan Rakyat
Melihat kondisi itu, ia menyarankan pemerintah mengambil kebijakan dan memberi prioritas bagi para pekerja yang membutuhkan surat keterangan sehat dan bebas Covid-19.
"Para pekerja tersebut secara otomatis terdampak oleh kebijakan perusahaan, dan juga terdampak Covid-19. Semestinya, mereka layak untuk mendapat perhatian dari pemerintah daerah," terangnya.
"Kalau masalah anggaran sebetulnya tidak (masalah, red). Sudah cukup anggarannya. Mungkin karena aturan," ujarnya.
Baca Juga: Politikus PKB Kota Batu Beri Ucapan Selamat kepada KH Ma'ruf Amin dan Gus Muhaimin
"Pemkot Batu harus mengambil kebijakan. Karena ini prioritas untuk pekerja yang di luar daerah Batu, dan itu dibutuhkan oleh perusahaannya," ucapnya.
Sementara itu, Kadinkes Kota Batu dr. Kartika Trisulandari belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Sampai berita ini dilansir BANGSAONLINE.com dia belum merespons saat dihubungi via ponselnya. (asa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
