Dewan Minta Pemerintah Siapkan Poskestren

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah memberi sinyal positif kepada pondok pesantren untuk kembali aktif menjalankan kegiatan belajar mengajar. Kebijakan itu dikeluarkan gubernur setelah para santri dua bulan ini menjalani libur.

Muhammad Fawaid, pengasuh pondok pesantren Nurul Chotib Al Qodiri IV Jember menyambut positif sinyal positif Gubernur Khofifah. Sebab, pihaknya mendapat banyak permintaan dari para wali santri agar pesantren kembali dibuka.

Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah

"Saya minta pemerintah menyiapkan dulu keberadaan Pos Kesehatan Pesantren atau Poskestren. Sebab Poskestren ini nantinya yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menjalani protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan pesantren," ujar pria yang akrab disapa Gus Mufa ini, Senin (1/6/2020).

Menurut Ketua Komisi C DPRD Jatim itu, di Pondok Pesantren Nurul Chotib Al Qodiri IV sudah ada fasilitas Poskestren yang setaraf dengan klinik kesehatan. Sehingga pemprov tinggal membantu fasilitas pendukung.

Mufa mengingatkan, yang terpenting adalah pemprov memfasilitasi rapid test atau PCR swab kepada pesantren untuk memastikan santri dalam keadaan sehat, sebelum masuk pondok. Dengan begitu, apabila ada yang terindikasi positif Covid-19, bisa sejak awal dipisahkan.

Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945

"Pemprov sebaiknya menganggarkan dana penanggulangan Covid-19, dengan memfasilitasi rapid test atau PCR swab dan menyiapkan Poskestren di tiap pesantren," imbuh anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim tersebut.

Dewan Pembina Laskar Sholawat ini menilai para santri lebih aman berada di dalam lingkungan pesantren, ketimbang di luar pesantren. Karena interaksi santri dengan dunia luar dibatasi, sehingga potensi tertular Covid-19 sangat minim.

Karena itu, ia yakin kekhawatiran munculnya klaster baru bila santri kembali ke pesantren bisa ditepis. Dengan catatan, rapid test dan poskestren diadakan. Karena itu antara pemprov dengan pengurus pesantren harus berkoordinasi.

Baca Juga: Oknum Anggota DPRD Jatim Warga Sampang Diduga Aniaya Istri Siri yang Berprofesi DJ

"Rapid test perlu dilakukan karena santri sudah dua bulan lebih di luar pesantren. Kalau di dalam pesantren, saya rasa justru lebih aman. Tinggal nanti protokol kesehatan Covid-19 dilaksanakan di lingkungan pesantren," pungkas politikus muda Gerindra itu. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News