Achmad Amir Aslichin. foto: ist
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi B DPRD Jatim Achmad Amir Aslichin meminta pemerintah tetap menjalankan program relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM oleh bank BUMN saat berlakunya tatanan baru (New Normal).
“Me-reschedule cicilan, bukan pemotongan atau penghapusan. Sehingga tidak sampai membebani bank itu sendiri,” cetus Achmad Amir Aslichin, di Sidoarjo, Minggu (7/6).
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
Politikus yang karib dipanggil Mas Iin ini menyatakan, new normal di Indonesia tak ubahnya lari maraton. Napas perekonomian sekaligus penerapan protokol kesehatan, adalah ritme yang wajib dijaga.
Syarat mencapai ritme itu, keselarasan peran pemerintah dan pelaku usaha, khususnya UMKM. “Sama-sama membutuhkan untuk geliatkan perekonomian yang lesu akibat dampak Covid-19,” tandasnya.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) setidaknya ada 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi terkena dampak Covid-19. Di satu sisi, UMKM tulang punggung dan penyangga utama ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Pascadebat Pilkada Sidoarjo 2024, Subandi-Mimik Dihadiahi Batik
Kontribusinya terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun lalu mencapai 65 persen atau sekitar Rp 2.394,5 triliun. Selain itu, UMKM mampu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.
Lulusan The University of Melbourne, Australia ini menambahkan, relaksasi dan restrukturisasi kredit diharapkan dapat meringankan pelaku usaha. Dengan keringanan itu, diharapkan pelaku usaha semakin inovatif menyambut new normal. Baik itu dari sisi produk maupun marketing.
Per Mei 2020, lanjutnya, tercatat sekitar 8 juta UMKM atau sekitar 13 persen dari jumlah keseluruhan, sudah bergeser dari offline ke online. Dengan kata lain, digitalisasi UMKM sebuah keharusan. Tak hanya itu, literasi finansial UMKM juga aspek penting yang perlu dibenahi.
Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945
Menurutnya, masih banyak pelaku UMKM khususnya mikro dan kecil belum memiliki catatan hasil usaha. Belum adanya laporan keuangan bisnis ini tentu akan menyulitkan UMKM.
“Seperti dalam hal menentukan skala prioritas, antara optimalisasi pemasaran ataukah efisiensi biaya produksi,” jelasnya.
Ketua DKW Garda Bangsa Jatim ini mengungkapkan, adaptasi digital maupun penguatan literasi finansial, merupakan faktor penentu keberhasilan UMKM bertransformasi.
Baca Juga: Oknum Anggota DPRD Jatim Warga Sampang Diduga Aniaya Istri Siri yang Berprofesi DJ
Setidaknya, pelaku usaha mampu menangkap peluang dari fenomena bisnis daring (e-commerce) selama masa pandemi. “Branding strategy salah satu kuncinya,” pungkas Mas Iin. (sta/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
