Suasana Ponpes Bumi Aswaja Wonokerto Dukun masih sepi karena santri diliburkan dampak pandemik Covid-19. foto: ist
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pemangku pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Gresik, meminta kepada Pemkab maupun DPRD setempat agar melakukan antisipasi menyongsong kembalinya para santri ke ponpes.
Sebab, saat ini Indonesia masih berstatus pandemik virus Corona (Covid-19), meski pemerintah sedang menggodok kebijakan relaksasi dan new normal secara bertahap.
BACA JUGA:
- Diduga Mabuk Miras, Sopir Dump Truk Tabrak Lansia Hingga Gegar Otak
- Pura-Pura Dirampok, Perempuan Cantik dari PPS Gresik Ditangkap
- Bapak dan Anak yang Tercebur ke Sungai Sidoarjo-Gresik Belum Ditemukan, Petugas Perluas Pencarian
- Bapak dan Anak Tenggelam ke Sungai Sidoarjo-Gresik, Petugas Lakukan Pencarian
"Untuk mencegah kejadian tak diinginkan seperti mencegah agar santri tak terpapar Covid-19, kami selaku pemangku ponpes meminta Pemkab Gesik melakukan proteksi," ujar Pengasuh Ponpes Bumi Aswaja Wonokerto Kecamatan Dukun, KH. Irsyadul Ibad kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (11/6).
Misalnya, kata Kiai Irsyad, para santri harus dilakukan rapid test sebelum masuk Ponpes sebagai screening awal apakah terpapar Covid-19 atau tidak. Mengingat, di Kabupaten Gresik bertebaran ratusan ponpes yang memiliki puluhan ribu santri dari berbagai belahan daerah di Indonesia. Bahkan, ada santri yang berasal dari luar negeri (LN).
"Mereka berasal dari berbagai daerah dan negara yang masuk zona merah Covid-19, bahkan pernah lockdown. Untuk itu, perlu dilakukan antisipasi seperti rapid test, dan pemberlakukan protokol kesehatan lain," ungkapnya.
Nah, jika nanti santri harus dilakukan rapid test sebelum masuk ponpes, Kiai Irsyad meminta pemerintah menanggung biayanya, termasuk membantu kebutuhan protokol kesehatan SOP Covid-19 lain.
"Kalau rapid test itu dibebankan wali santri kasihan. Sebab mahal, terlebih saat ekonomi susah seperti ini. Makanya, kami meminta pemerintah yang tanggung biayanya," terangnya.
