Abdullah, Ketua BPD Desa Kalimas Kecamatan Besuki.
"Iya benar beliau klien saya. Tak hanya Abdullah, Aluk Hariyanto yang merasa tandatangannya dipalsu sebagai penyewa TKD juga menguasakan kepada saya," tuturnya.
Pengacara asal Kecamatan Besuki ini juga mengungkapkan bahwa Kades Kalisari tak hanya dilaporkan pemalsuan tanda tangan. Namun, juga dilaporkan tentang dugaan perusakan salah satu pos kamling. Padahal, pos kamling tersebut hasil swadaya masyarakat desa setempat.
"Jadi, ini ada beberapa pengaduan dari klien saya, baik dugaan pemalsuan tandatangan dan juga tentang perusakan pos," pungkasnya.
Sementara itu, dikonfirmasi melalui handphonenya, Kades Kalimas Kecamatan Besuki, Samuri menyangkal bahwa dirinya melakukan hal yang menyalahi prosedur dan melawan hukum, seperti memalsukan tandatangan Ketua BPD dan mantan kasun.
"Saya kan Kades baru, jadi tidak berani berbuat melawan hukum. Apalagi sampai memalsukan tandatangan. Tapi kalau sudah dilaporkan, ya tidak apa-apa. Kita tunggu saja hasil pemeriksaan di polres," katanya
Mengenai pembongkaran pos kamling itu, ia mengakui. Namun ia lakukan karena kondisinya sudah rusak parah dan sudah puluhan tahun tidak ditempati. Setelah dibongkar, ia berencana akan membangun lagi menggunakan anggaran desa. Namun karena terjadi pandemi Covid-19, maka pembangunan pos itu ditunda.
"Itu sudah rusak parah dan tidak ditempati. Rencananya akan kita buat lagi yang baru. Tapi karena pandemi Covid-19, maka kita tunda dulu," terangnya. (mur/had)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
