H. Syafiuddin, S.Sos saat mengikuti RDP dengan Menteri PUPR membahas RKA TA 2021, Rabu (24/6).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - H. Syafiuddin, S.Sos, anggota Komisi V DPR RI meminta ada plotting anggaran khusus Madura di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran (TA) 2021. Permintaan ini disampaikan Syafiuddin kepada Menteri PUPR Ir. Mochamad Basuki Hadimuljono, saat rapat dengar pendapat (RDP) secara fisik dan virtual membahas RKA TA 2021, Rabu (24/6/2020).
"Sangat naif sekali dalam paparan Kementerian PUPR, besar pagu indikatif Rp 115,58 triliun dari pagu kebutuhan 140,3 triliun dari RKA TA 2021, tapi tidak ada pembangunan di Pulau Madura secara spesifik. Padahal Madura sangat membutuhkan," jelasnya kepada media, Rabu (24/6).
Untuk itu, ia berharap Menteri PUPR memberikan atensi khusus terhadap percepatan pembangunan ekonomi Madura.
"Apakah Basuki Hadimuljono tidak pernah dibisikin Presiden Ir. Joko Widodo terkait percepatan perekonomian kawasan Madura lewat Perpres 27/2008 tentang BPWS dan Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan di Jatim agar segera diimplementasikan?," cetusnya.
Selain itu, politikus PKB ini juga berharap ada perhatian pemerintah terhadap kondisi pertanian di Madura. Salah satunya, ia meminta ada program pembangunan embung.
"Kondisi alam Madura yang gersang dan panas, sangat membutuhkan sentuhan program-program yang bisa membantu petani yang ada di Madura agar dapat bercocok tanam lebih dari satu kali, yaitu dengan pengadaan embung," paparnya
"Embung atau cekungan bisa digunakan untuk menampung air hujan untuk mengairi lahan petani di musim kemarau. Sangat diharapakan bagi masyarakat Madura, agar para petani dapat lebih dari satu kali cocok tanam. Hal ini dibutuhkan perhatian dari Menteri PUPR untuk kawasan Madura," katanya.
Ia juga meminta adanya pelebaran jalan nasional, karena volume kendaraan madura sudah mulai ada kenaikan. "Arus barang dan kendaraan mulai ada peningkatan, sehingga pelebaran jalan nasional dari Kamal sampai ujung Timur Sumenep perlu dilebarkan," pungkasnya.
Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa apa yang dipaparkannya di hadapan Komisi V DPR RI memang belum detail. "Ada dokumen yang lebih detail lagi, tapi apa yang dipaparkan oleh Komisi V akan menjadi atensi Kementerian PUPR," jelasnya. (uzi/rev)
