MOJOKERTO (BangsaOnline) - Keputusan Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus melelang seluruh jabatan eselon II, III dan IV dilingkup pemerintahan kota setempat disambut baik sejumlah kalangan di legislatif. Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Suliyat mengungkapkan dukungannya atas rencana pelaksanaan UU ASN tersebut.
"Ya baiklah keputusan Walikota tersebut. Penyelenggaraan regulasi tersebut akan menghapus stigma buruk seperti unsur like in dislike dalam tiap pengisian jabatan," katanya, Rabu (14/1) kemarin.
Baca Juga: Hadiri Silaturahmi Pahlawan Kemanusiaan Kota Mojokerto, Ning Ita: Terima Kasih Atas Kontribusinya
Politisi senior asal partai berlambang banteng gemuk ini menyebut keputusan pucuk pimpinan di pemerintahan tersebut sebagai langkah berani.
"Harus kita akui jika langkah walikota ini merupakan gebrakan yang berani. Hingga saat ini belum ada pemerintahan dimanapun yang telah berkomitmen menyelenggarakan amanat UU ASN ini," ujarnya.
Dengan mengemban amanat yang dilakukan secara terbuka ini, tandasnya, maka memberi kesempatan kepada setiap individu berkompeten untuk bekerja secara penuh sesuai dengan kemampuannya.
Baca Juga: Bupati Gresik Kembali Siapkan Lelang 5 Jabatan Eselon II
"Jadi tidak ada lagi sistem asal bapak senang dalam pemerintahan," tukasnya.
Walikota Mojokerto, Masud Yunus menyatakan keinginannya untuk melaksanakan UU ASN secara penuh. Salah satu klausul yang bakal dilakukan yakni dengan lelang jabatan. Kepada wartawan sebelumnya walikota mengatakan akan melaksanakan lelang jabatan untuk pengisian kursi jabatan yang ada.
"Semuanya akan dilelang. Enak tidak akan ada lagi yang datang ke walikota untuk mendapatkan jabatan," katanya.
Baca Juga: Plt Bupati Nganjuk Lantik 7 Kepala OPD Hasil Lelang
Lelang tersebut, memungkinkan pejabat dari luar daerah untuk masuk.
"Pejabat luar daerah bisa masuk. Namun komposisi pejabat dari daerah sendiri sedikit lebih besar yakni 60 persen," katanya.
Lelang itu memberi kesempatan siapapun untuk dapat pengisi pos yang disediakan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat kini tengah menyiapkan berbagai aplikasi lunak untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut. BKD menyiapkan anggaran hingga software yang digunakan untuk rencana tersebut.
Baca Juga: Jabatan Sekwan, Kadishub dan Kadis PMD Gresik Dilelang Usai HUT Pemkab
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News