H. Musawwir (kanan), Ketua Koordinator Kaukus Parlemen Madura dan Agus Wahyudi (kiri), Plt. Deputi Bidan Perencanaan BPWS saat audiensi di Gedung BPWS Surabaya, Kamis (16/7/2020). (foto: ist).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Kinerja BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura) terhadap pengembangan infrastruktur dan SDM di Pulau Madura, mendapat sorotan dari Kaukus Parlemen Madura (KPM).
Ketua Koordinator KPM, H. Musawwir mengungkapkan hasil evaluasinya selama 11 tahun sejak dibentuknya BPWS pada tahun 2008 silam.
Menurutnya, BPWS tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan konektivitas infrastruktur pada kawasan Madura serta peningkatan SDM Madura, sesuai amanat dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2008.
"Kedatangan KPM ke BPWS dalam rangka evaluasi BPWS agar dapat bekerja lebih maksimal, selama 11 tahun ini banyak persoalan yang menghambat kinerja BPWS, baik faktor eksternal ataupun internal BPWS sendiri," paparnya saat audiensi dengan Manajemen BPWS, Kamis (16/7/2020).
Dia menjelaskan, ada empat hal yang menjadi evaluasi KPM. Pertama, BPWS sebagai badan pelaksana belum mampu bergandengan mesra dengan empat pemimpin kepala daerah di Madura. Lemahnya harmonisasi dengan eksekutif menjadi akar tidak maksimalnya rencana kerja prioritas Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS).
Kedua, transparansi BPWS yang setengah hati, kurangnya keterbukaan pelaksanaan program kegiatan, serta lemahnya sinergitas. "Seharusnya sejak awal kegiatan sudah dibangun duduk bareng sampai selesai, jangan sampai hanya disodorkan di akhirnya. Artinya, sejak perencanaan sampai eksekusi harus duduk satu meja," ujarnya.
"Sebut saja proyek Tanean Lanjang Suramadu yang menghabiskan dana Rp800 miliar. Sampai saat ini belum memberikan sentuhan kesejahteraan bagi masyarakat Bangkalan khususnya. Sejak selesai akhir 2019, hanya kios-kios yang berdiri, tidak memberikan dampak apa-apa. Naifnya, anggaran perawatan yang keluar," ungkapnya.
Ketiga, di struktur organisasi seharusnya ada perwakilan dari empat kabupaten yang mewakili duduk di BP BPWS, di mana keterlibatan tokoh Madura yang paham tentang wilayah Madura. "Harusnya ada yang mewakili, bukan hanya duduk di dewan pengarah," jelasnya.
Keempat, Bangkalan sebagai etalase Madura harus menjadi prioritas percepatan pengembangan sosial ekonomi terutama di Kaki Suramadu, yakni dengan cara membantu mengundang investor agar dapat investasi di sisi Kaki Suramadu.
"Mengingat sejak landas Jembatan Suramadu sampai ujung (Tangkel) sepanjang 25 km lahan kanan-kiri masih tidur, hanya ilalang yang bergoyang sebagai destinasi," pungkasnya.
Sementara itu, Agus Wahyudi, Plt. Deputi Bidang Perencanaan BPWS merespons evaluasi yang disampaikan oleh KPM tersebut. Menurutnya, selama ini BPWS dengan empat kepala pemerintahan di Madura tidak ada masalah, harmonis-harmonis saja, bahkan dengan Bupati sudah melakukan MoU, salah satunya dengan Bupati Bangkalan.
Selain itu, lanjutnya, terkait transparansi pekerjaan BPWS, bahwa pekerjaan itu desain usulannya dari pemerintah daerah setempat, BPWS hanya sebagai eksekutor atau simulator, tentu pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
"Sementara terkait belum digunakannya Tanean Lanjang, karena jika ingin digunakan ada prosedurnya karena aset negara ada peraturannya, jika digunakan, berapa sewanya, dan selama ini belum ada BUMD yang niat mau sewa," jelasnya kepada Kaukus Parlemen Madura.
"Oleh sebab itu, tidak benar kalau Kaukus Parlemen Madura di program kegiatan tidak melibatkan empat pemerintahan terkait," pungkasnya. (uzi/zar)
