Ilustrasi
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Imbas belum cairnya honorarium Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilwali Surabaya 2020, para penyelenggara pemilukada itu mengancam mogok kerja.
PPS dan PPK yang tergabung dalam Forum Solidaritas Penyelenggara Pilwali (FSPP) menegaskan bakal memboikot tahapan Pilwali Surabaya, apabila honor mereka tak kunjung diberikan.
Baca Juga: Didesak Patuhi Regulasi, KPU Surabaya Tegaskan Pilkada 2024 Berjalan Sesuai Aturan Perundangan
Menurut salah satu perwakilan FSPP, M. Aprin Mardiansyah, ada lebih dari 15 PPK dan 54 PPS se-Surabaya yang honornya belum cair. Mereka akan mogok kerja dan melakukan boikot tahapan Pilwali Kota Surabaya 2020.
"Kita tunggu dalam seminggu ini, katanya akan cair. Tapi jika dalam seminggu ini tidak ada realisasi yang seperti yang dijanjikan, kami sudah sepakat dan komit akan melakukan mogok dan boikot untuk menjalankan tahapan," terangnya kepada bangsaonline.com, Selasa (21/7/2020).
Seperti diberitakan bangsaonline.com minggu lalu, FSPP yang mengatasnamakan aspirasi perwakilan PPS dan PPK se-Surabaya, menegaskan selama ini telah bekerja secara totalitas dalam melaksanakan tugas sesuai tahapan Pilwali. Namun, mereka kecewa karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda honorarium yang menjadi haknya belum dicairkan.
Baca Juga: Jelang Pilwali, KPU Surabaya Buka Pendaftaran untuk 20 Ribu Lebih Petugas KPPS
Padahal, sejak diaktifkan 15 Juni 2020, PPS dan PPK sudah melaksanakan tugas tahapan pilwali. Mulai dari pemetaan TPS (tempat pemungutan suara), verifikasi faktual (verfak), dan perekrutan PPDP. (nf/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
