Ramot. H. Batubara, Ketua Umum DPP ICON-RI.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bahkan di masa pandemi ini, bantuan negara baik APBN dan APBD banyak yang diselewengkan dan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.
Realita ini menjadi ironis jika masyarakat tidak dilibatkan dalam hal pengawasan secara nyata, bersama-sama dengan pihak berwenang, dan lembaga yang berkompenten untuk memberantas tindak pidana korupsi yang semakin kronis.
Baca Juga: Kapolri Bersama Menhub Pantau Mudik Jalur Laut di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
"Untuk itu, ICON-RI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang sudah 5 tahun bersinergi baik dengan KPK, pihak Kepolisian, Kejaksaan, selalu melibatkan masyarakat secara langsung untuk bisa mengawasi di setiap daerahnya, terutama dalam hal penggunaan anggaran negara untuk pembangunan dan masyarakat," ujar Ramot. H. Batubara, Ketua Umum DPP ICON-RI kepada bangsaonline.com, Selasa (18/8/2020).
Investigation Corruption National (ICON) RI yang bakal mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya pada Oktober mendatang, mempersilakan masyarakat di Jatim untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran negara atau tindak korupsi yang melibatkan oknum-oknum, baik pejabat atau non pejabat.
"Masyarakat pun boleh melakukan kontrol, koordinasi, dan boleh bekerja sama dengan lembaga kita, yang sudah ada di masing-masing kabupaten/kota. Karena Kita sifatnya mengawasi dan melaporkan tindak pidana penyalahgunaan anggaran negara," ulasnya.
Baca Juga: KPU Kota Madiun Sosialisasikan Peraturan Rancangan Peraturan Terkait Pencalonan Anggota Dewan
Ramot menjelaskan, setiap kabupaten/kota di Jatim memiliki anggaran yang bersumber dari APBN, selain APBD. Sehingga, masyarakat bisa menjadi mata pengawasan yang melekat di daerahnya masing-masing.
"Masyarakat juga sebagai fungsi kontrol penggunaan anggaran, sehingga nantinya pembangunan yang bersumber dari negara bisa berjalan sesuai harapan masyarakat," tuturnya.
Lanjut Ramot, untuk di Jatim, ICON-RI sudah bermitra dengan Polda Jatim, Kejaksaan, dan aparatur negara lainnya, untuk menerima laporan adanya indikasi tindak pidana dan penyalahgunaan anggaran negara yang sudah masuk ranah pengawasan dan penyidikan pihak berwenang, termasuk soal bantuan di masa pandemi.
Baca Juga: Mantan Ketua PWI Bangkalan Minta Polisi Tindak Lanjuti Kasus Dugaan Pemerasan di Tanah Merah
Sekadar diketahui, pada Oktober nanti, ICON-RI berencana menggelar Munas I di Surabaya, melantik Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) se-Indonesia. Acara itu rencananya bakal menghadirkan KPK, Kapolda Jatim, dan Kajati Jatim.
"Saat ini saya sudah menunjuk Ketua DPW Jatim sebagai Panitia Pelaksana Munas ke depan," pungkas Bung Ramot, sapaannya. (nf/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
