Biar Bisa Eksis, Pelaku Jasa Konstruksi di Trenggalek Diharap Tak Bergantung ke APBD

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Minimnya jumlah paket pengadaan langsung dan paket tender pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek berimbas pada tidak meratanya pembagian kue APBD atau APBN pada seluruh pelaku pengadaan barang dan jasa konstruksi di Kabupaten Trenggalek.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek Ramelan mengatakan, jumlah seluruh paket pengadaan langsung pada Dinas PUPR di tahun ini adalah 86 paket. Kemudian jumlah paket tender seluruhnya 18 paket. Sementara jumlah pelaku usaha bidang konstruksi di Kabupaten Trenggalek total 308 perusahaan.

"Misalkan dibagi secara rata tentu masih kurang 212 paket. Harapan kami ke depan perusahaan jasa konstruksi tidak bergantung dengan APBD atau APBN saja, biar bisa eksis usahanya," harapnya, Senin (14/9).

Disampaikan oleh Ramelan, yang menjadi penyebab minimnya paket pengadaan langsung dan paket tender pada tahun ini karena hampir lebih dari 50 persen anggaran yang ada pada Dinas PUPR dipangkas untuk penanganan Covid-19.

"Jadi, hampir 50 persen anggaran yang ada pada Dinas PUPR itu dipangkas atau kalau bahasanya sekarang kena refocusing. Ketika dipangkas tentu berimbas pada minimnya jumlah paket kegiatan," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia pun lantas menyampaikan permohonan maaf kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa konstruksi jika tidak bisa berbuat adil dalam membagikan paket pekerjaan. Khususnya paket pekerjaan pengadaan langsung di tahun ini. (man/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News