SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Rencana Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI menggelar deklarasi di Surabaya sempat membuat tensi politik di ibu kota Provinsi Jawa Timur meninggi. Pro kontra pun muncul dari sejumlah pihak, termasuk PMII yang mengancam akan membubarkan acara tersebut.
Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya, H. M. Faridz Afif menegaskan siapa pun yang bikin rusuh di Surabaya akan berhadapan dengan Ansor dan Banser. Karena itu pihaknya akan terus mengikuti perkembangan di lapangan.
Baca Juga: Pembubaran Pengajian di Surabaya, Prof Kiai Imam Ajak Bagi Tugas Dakwah, Syafiq Basalamah Wahabi?
"Siapa pun yang bikin rusuh, bikin gaduh di Surabaya akan kita gebuk. Ansor-Banser sudah berkomitmen menjaga stabilitas Surabaya, Jogo Suroboyo," tegas pria yang akrab disapa Gus Afif itu, Rabu (16/9).
Panglima tertinggi Banser Kota Surabaya ini mengimbau semua pihak menahan diri, termasuk mereka yang menjadi lawan Jokowi saat Pilpres 2019 silam. Afif berharap tidak ada lagi gerakan politik yang dilakukan untuk mendiskreditkan pemerintah, karena pilpres sudah selesai. Prabowo sebagai rival Jokowi juga telah bergabung di pemerintah Jokowi.
Menurut Afif, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, seharusnya semua pihak bergandengan tangan, bahu membahu agar bangsa ini segera bebas dari pandemi dan ancaman resesi ekonomi. Karena itu, pihaknya menyayangkan jika ada sekelompok orang yang justru menggalang kekuatan untuk beroposisi dengan pemerintah.
Baca Juga: Dukung Prabowo Jadi Presiden, PP KAMI Kukuhkan PD dan PC di Jatim
"Oposisi itu di parlemen, bukan di jalanan. Kalau tidak puas kalah pilpres sebaiknya tunggu pilpres yang akan datang. Jangan melakukan manuver untuk merongrong pemerintahan yang sah," ujar alumni pasca sarjana Unair ini.
Untuk diketahui, KAMI yang dipimpin Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo berencana melakukan deklarasi KAMI Jatim di Surabaya, Rabu (16/9). Deklarasi itu rencana dilaksanakan di halaman Museum NU, Jalan Gayungan Timur, Surabaya. Banner pengumuman pun sudah beredar luas di media sosial. Namun belakangan, deklarasi itu urung digelar. (mdr).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News