Ilustrasi.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember dalam membahas APBD 2021, sampai saat ini belum menemukan titik temu. Hal ini diakui Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.
"Kita sampai saat ini belum ada titik temu pembahasannya. Kalau terus-terusan begini, masyarakat yang akan jadi korban," ujarnya saat ditemui di DPRD Jember, Jumat (18/9/2020).
Menurut Itqon, sesuai aturan mestinya pembahasan APBD diawali dengan penyusunan RKPD kabupaten dengan merujuk kepada RKPD Provinsi. RKPD kabupaten ini kemudian menjadi dasar untuk menyusun KUA PPAS, selanjutnya dibahas menjadi R-APBD dan ditetapkan menjadi APBD.
Namun menurut Itqon, ada kejanggalan dalam KUA PPAS yang diajukan Bupati Jember. Sebab, bupati sudah memasukkan KUA PPAS ke DPRD tanggal 10 Juli. Padahal RKPD Jawa Timur baru ditetapkan tanggal 11 Juli.
"Bupati itu sudah berkirim pada 10 Juli lalu. Padahal RKPD Pemprov Jatim baru melakukan pengesahan 11 Agustus lalu. Dan ini sudah menyalahi aturan yang sudah diatur," imbuhnya.
"Lebih aneh lagi, KUA PPAS yang diajukan belum disentuh, tiba-tiba bupati mengajukan lagi R-APBD. Sementara DPRD sampai detik ini belum menerima RKPD kabupaten Jember," tuturnya.
Itqon berharap pemprov segera berkirim surat kepada bupati, untuk memberitahukan tahapan pembahasan APBD yang benar sesuai perundang-undangan. Sebab DPRD tidak berani melanjutkan pembahasan APBD, jika tata aturannya menabrak Undang-Indang.
"Kami berharap ya pemprov berkirim surat ke bupati, agar biar mengetahui mekanismenya seperti apa dalam penyusunan tersebut," tuturnya.
Jika kondisi seperti ini dibiarkan oleh pemprov, Itqon khawatir pembahasan APBD 2021 kembali menemui jalan buntu, sama halnya dengan APBD 2020 lalu. "Jika sampai ini terjadi, lagi-lagi masyarakat Jember secara luas yang akan kembali terkena dampaknya," tukasnya. (jbr1/yud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
