Pengamat Politik Accurate Research and Consulting Indonesia (ARC Indonesia), Baihaki Siradj. (foto: ist).
"Covid-19 tentu tetap harus jadi perhatian khusus, termasuk dalam pelaksanaan pilkada, tapi bukan dengan cara menunda pilkada," beber kader muda NU Jawa Timur ini.
Ia menilai, pemerintah lebih tepat tetap melanjutkan jadwal pilkada. Tentu dengan catatan mengeluarkan aturan yang lebih ketat lagi tentang protokol kesehatan dalam pilkada. Termasuk memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya.
"Misalnya dengan memperketat aturan tatap muka dalam pilkada. Tahapan sebisa mungkin dilakukan secara virtual, kecuali pada persoalan yang tidak bisa secara virtual, harus ada pengecualian," imbuhnya.
Baihaki menambahkan, kampanye tatap muka yang mengumpulkan orang banyak ditiadakan, dan pengetatan tatap muka lainnya yang intinya menghindari kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan massa.
Hari H pelaksanaan juga harus diperhatikan, KPU harus menambah jumlah TPS. Selain itu, juga dengan melakukan penjadwalan pencoblosan, dengan tujuan tidak terjadi penumpukan di satu waktu dan satu tempat.
"Teknis detailnya nanti bisa dibahas oleh KPU sebagai penyelenggara dan diatur lewat PKPU, atau aturan lainnya," urainya. (mdr/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
