Menko Pergerakan BEM Unair, Muhammad Abdul Chaq, dan Presiden BEM Unair Agung Tri Putra. foto: BARELVI/ BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga menyuarakan tuntutan agar Pilkada setentak diundur, dikarenakan situasi pandemi belum berakhir, Instrumen Hukum yang masih bermasalah, dan kurangnya komitmen mematuhi protokol kesehatan.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Pergerakan BEM Unair, Muhammad Abdul Chaq, mendampingi Presiden BEM Unair Agung Tri Putra, dalam jumpa pers, usai acara webinar "Politics Then and Now in Surabaya."
Baca Juga: Tampil Memukau di Debat ke-2, Khofifah-Emil Paparkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbukti Berhasil
BEM Univesitas Airlangga mendesak pemerintah Pusat, KPU, dan DPR untuk menunda pilkada serentak, jika laju Pandemi Covid-19 masih belum teratasi. BEM Unair menuding, KPU dan DPR masih belum memperbaiki pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mengakibatkan adanya kerancuan dalam pelaksanaan Pilkada, serta berimbas pada peningkatan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia.
"Jika tuntutan kami tidak diindahkan, pihak BEM akan menggalang aksi massa, dengan tuntutan yang sama ke kantor KPU," ancam dia.
Dia membeber, "Pada masa pendaftaran Bapaslon hingga 6 September lalu, Bawaslu mencatat terdapat 243 pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Antara lain, kerumunan arak-arakan pendukung, tidak menjaga jarak, dan tidak melampirkan hasil swab saat mendaftar. Seharusnya Bapaslon memberi contoh yang baik."
Baca Juga: Blusukan di Pasar Atom, Khofifah Borong Jajanan Tradisional dan Gelar Cek Kesehatan Gratis
Di sisi lain, BEM Unair akan membentuk relawan Independen di luar Bawaslu dan KPU untuk mengawasi pilkada.
"Jika dirasa mendesak, kami akan membuat relawan Independen di luar KPU dan Bawaslu, serta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi serangkaian proses pelaksanaan pilkada serentak," tandas dia.
Sementara Presiden BEM Agung Tri Putra mengatakan, telah mempertimbangkan aspek keselamatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak. "Per Minggu (20/9) tercatat ada 244.676 terjangkit corona, persebarannya pun relatif merata di semua provinsi," kata dia. "Jika angka terus bertambah, dan pilkada tetap digelar, bisa jadi muncul kluster baru," dia mengingatkan.
Baca Juga: Pertama di Indonesia, Pentas Wayang Perjuangan Hadratussyaikh, Dalang Ki Cahyo Kuntadi Riset Dulu
Kontributor: Barelvi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
