Surat Mendagri berisikan penundaan lelang Sekda Gresik. foto: ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Surat jawaban Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI terkait pengajuan izin yang dilayangkan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto untuk seleksi terbuka jabatan tinggi pratama Sekda Gresik, akhirnya turun.
Surat Mendagri bernomor 821/4400/OTDA tertanggal 2 September 2020 melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) memerintahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai wakil pemerintah pusat untuk memerintahkan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto agar melakukan penundaan seleksi (lelang) Sekda Gresik.
Baca Juga: Di Kantor Bupati, Sekda Gresik Sambut Kirab Bendera Pataka HUT Provinsi Jatim ke-79
Dalam surat itu, mendagri meminta lelang ditunda hingga pilkada serentak 2020 usai. Sebab, lelang sekda yang digelar saat berlangsungnya tahapan Pilkada melanggar pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Sesuai UU tersebut, Bupati/Wali Kota/Gubernur dilarang melakukan mutasi jabatan untuk menjaga netralitas ASN. Dalam Undang-Undang tentang Pilkada, yang menjadi obyek larangan adalah melakukan ‘pergantian’ (dalam hal ini hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan) pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan).
Jika terjadi kekosongan jabatan, maka gubernur, bupati dan wali kota bisa menunjuk penjabat (Pj). Pelarangan petahana melakukan mutasi diuraikan pada ayat selanjutnya (pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Di mana, petahana dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan tanggal penetapan pasangan calon terpilih.
Baca Juga: Bupati Gresik Tunjuk Achmad Hadi Jabat Plt Sekda
Dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya terkait Seleksi Sekda Gresik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjan Otda) Kemendagri, Akmal Malik mengaku telah meminta kepada Bupati Gresik agar melakukan penundaan.
"Kita sudah perintahkan ditunda pelaksanaan pansel sekda setelah selesai Pilkada 2020," kata Akmal Malik.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik, M. Nadlif mengatakan telah mengantongi izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Pemprov Jatim terkait proses lelang sekda.
Baca Juga: Rekom Mendagri Turun, Hari ini Bupati Gresik Lantik Ulang 143 Pejabat
Ditanya soal tidak adanya surat izin dari kemendagri, kata Nadlif hal itu menjadi ranah Pemprov Jatim. "Sudah masuk ke KASN kok. Sudah ada izin KASN. Ya persetujuan lelang Sekda itu," ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan ini beberapa waktu yang lalu.
Saat dimintai penjelasan tentang hasil konfirmasi ke Dirjen Otda Kemendagri yang meminta agar Seleksi Sekda ditunda hingga Pilkada 2020 usai, Nadlif nampak kebingungan. "Nanti hasil akhir tetap ke Mendagri, kalau misalnya apa ya? Iya kemarin dari KASN dikasih itu, persetujuan itu,” pungkasnya.
Sementara Pj Sekda Gresik, Abimanyu Pontjoatmojo Iswinarno saat dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya surat dari Mendagri untuk penundaan seleksi Sekda Gresik. "Ya betul, sudah turun, seleksi sekda ditunda hingga usai Pilkada 2020," katanya. (hud/rev)
Baca Juga: Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
