Khamim Tohari, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu. (foto: ist)
Sementara itu, Anggota Komisi C dari Fraksi PKS, Muhammad Chaerul memiliki persepsi jika keberadaan DAMRI di Kota Batu, secara langsung akan menjadi pesaing pihak travel. “Mereka muncul ketika pelaku usaha wisata mulai mencoba bernapas. Harusnya memang ada izin dan sosialisasi,” ungkapnya.
Sekadar diketahui, para pelaku travel wisata Kota Batu yang tergabung dalam Komunitas Rental Mobil (Korembi) Korwil Batu telah melakukan audiensi bersama Komisi C DPRD Kota Batu, Selasa (3/11/2020) lalu, yang dihadiri pula oleh pihak Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan Kota Batu.
Ketua Korembi Korwil Batu, Zainudin berharap, keberadaan DAMRI di Kota Batu tak menciptakan benturan dengan pelaku usaha biro perjalanan atau travel wisata maupun pemandu wisata, sehingga tak mengganggu sumber pendapatannya.
Sebaliknya, Korembi ingin berkolaborasi dengan program-program yang dimiliki perusahaan BUMN itu. Semisal tidak membuka produk paket travel wisata, hanya sebatas pada layanan transportasi. Karena DAMRI ini hanya sebagai kendaraan perintis saja.
“Kami ingin berkolaborasi dengan DAMRI jangan sampai berbenturan dengan orientasi pelaku travel wisata ini,” tutur Zainudin.
Di hadapan legislatif serta Dishub dan Disparta Kota Batu, Zainudin menyarankan agar DAMRI tak menaikkan penumpang selain di Terminal Batu sebagai titik keberangkatan. Serta jam operasionalnya juga ditentukan dalam menjaga travel wisata.
“Jadi batas-batasnya yang sudah ditentukan harus diperjelas. Agar nanti tidak muncul rasa tersaingi di benak kendaraan umum maupun pelaku travel wisata,” harapnya. (asa/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
