Reses, Anggota DPRD Jatim Muzammil Syafi'i Disambati KBM Daring dan Pelayanan RS

Reses, Anggota DPRD Jatim Muzammil Syafi Muzamil Syafi'i saat menggelar reses di Pondok Pesantren Nurul Anwar Karang Ketug, Gadirejo, Kota Pasuruan.

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - H. Muzammil Syafi'i, Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Nasdem mengawali reses tahap ketiga tahun ini di Pondok Pesantren Nurul Anwar Karang Ketug, Gadirejo, Kota Pasuruan, Senin (9/11) kemarin.

Ada 100 orang undangan dari beberapa Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo yang menghadiri reses, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Antara lain, para undangan yang hadir wajib menggunakan masker dan menjaga jarak.

Reses ini dimanfaatkan Muzammil Syafi'i untuk menyampaikan kinerjanya kepada konstituen, terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan di DPRD Jatim selama 4 bulan. Antara lain mengenai fungsi membuat peraturan daerah, menyusun anggaran, serta pengawasan.

Masyarakat juga dipersilakan menyampaikan unek-unek dan keluhannya. Sejumlah undangan mengeluhkan kegiatan belajar-mengajar (KBM) secara daring. Menurut mereka, kebijakan belajar daring mengakibatkan anak-anak menjadi semakin malas.

"Lebih banyak bermain game dari pada belajarnya. Anak-anak merasa jenuh belajar di rumah, di samping sistem yang dikembangkan kurang menyenangkan, juga orang tua tidak mampu lagi memberikan bimbingan belajar di rumah dengan segala keterbatasan fasilitas dan kemampuan," ungkap salah satu undangan.

Mereka mengusulkan agar segera dilakukan sekolah dan pendidikan seperti semula dengan sistem tatap muka. "Orang tua sudah tidak mampu lagi bila anak-anaknya sekolah di rumah," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, warga juga mengeluhkan pelayanan rumah sakit. Menurut mereka, rumah sakit cenderung menjadikan semua pasien sebagai pasien Covid-19. Bahkan, pihak rumah sakit dinilai memaksa pasien menandatangani pernyataan terkait Covid-19. Hal ini secara psikologis membuat pasien takut masuk ke rumah sakit.

Warga juga meminta kepastian tentang kabar yang beredar, bahwa setiap pasien Covid-19 akan mendapatkan biaya dari pemerintah. Mereka meminta pemerintah mengklarifikasi dan menyosialisasikan kebijakan terkait dengan Covid-19 ini secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan trauma dan krisis kepercayaan pada rumah sakit.

Masyakarat juga meminta agar dilakukan perbaikan ekonomi pada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, setelah sekian bulan mengalami kemiunduran penghasilan akibat Covid-19. (afa/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO