Pengasuh PP Sidogiri Dukung Teno-Hasjim, Lujeng: Itu Hak Kiai Nawawi, Pasti Ada Pertimbangannya

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Direktur Pusat Kajian dan Kebijakan Publik (Pusaka) Pasuruan, Lujeng Sudarto, menanggapi tudingan sejumlah pihak yang menyatakan bahwa dukungan Pengasuh Ponpes Sidogiri ke Teno-Hasjim sebagai bentuk politisasi kiai.

Menurutnya, dukungan kiai atau ulama ke paslon saat ini menjadi hal yang lumrah di perhelatan pilkada serentak. Ia mencontohkan pada Pilgub Jatim 2018 lalu, sejumlah kiai juga ada yang mendukung Khofifah maupun Gus Ipul.

"Pada Pilbup Pasuruan 2008 pun juga sama, afiliasi kiai juga terbelah kepada tiga kandidat, ada yang mendukung Abah Yus, ada yang ke Pak Muzammil, juga tidak sedikit yang ke Pak Dade. Begitu pula pada Pilbup Pasuruan 2013, hampir semua calon bupati mendapat sokongan politik dari para kiai," ungkap Lujeng, Selasa (17/11).

"Sekadar mengingatkan, bahwa dukungan politik kiai itu tidak pernah tunggal, afiliasi kiai itu beragam. Dimulai dari pilpres, jangankan satu organinasi, satu pesantren saja dukungan politik saja bisa pecah dan berbeda," kata Lujeng.

Karena itu, ia menganggap tudingan politisasi kiai atas dukungan Pengasuh Ponpes Sidogiri, KH Nawawi Abdul Djalil terhadap pasangan Teno-Hasjim merupakan bentuk kecemburuan.

"Saya kira itu sikap yang tidak cukup jernih. Toh, pada Pilbup Pasuruan 2013, Gus Irsyad juga mendapatkan dukungan dari Kiai Nawawi. Kiai Nawawi juga membuat semacam maklumat tertulis untuk memilih Gus Irsyad," cetus Lujeng.

"Perkara pada Pilwali Pasuruan 2020 Kiai Nawawi lebih menentukan dukungan kepada Teno-Hasjim, bukan kepada Gus Ipul-Adi, saya kira itu menjadi hak dan otonomi Kiai Nawawi. Saya kira beliau memiliki pertimbangan sendiri, yang semestinya kita hormati," tambahnya.

"Kalo faktanya pola afiliasi kiai itu tidak tunggal, saya kira Gus Ipul juga bisa untuk mencari atau mendapatkan dukungan dari kalangan kiai, dan bisa dibuatkan semacam maklumat tertulis pula," urai Lujeng.

Menurutnya, efektivitas maklumat politik kiai dalam menentukan kemenangan calon harus diuji pada waktu coblosan nanti. "Siapa pun berhak mencari atau mendapatkan dukungan dari kalangan pesantren, ulama, atau kiai, tetapi penentunya tetaplah rakyat sebagai pemilih," pungkasnya. (par/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News