Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo. (foto: ist)
Dia menerangkan, pada aspek pengawasan merger dan akuisisi, di sepanjang tahun hingga saat ini, KPPU berhasil menyelesaikan 213 penilaian, serta melimpahkan 9 kasus merger dan akuisisi untuk proses penyelidikan. Sementara aspek kemitraan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga mendapat perhatian serius. Terdapat 15 laporan dugaan pelanggaran kemitraan yang masuk ke KPPU.
"Sebelas laporan telah ditindaklanjuti dengan penyelidikan atau pemeriksaan. Kebanyakan kasus dugaan pelanggaran kemitraan yang ditangani KPPU merupakan kemitraan inti plasma di sektor perkebunan, bagi hasil, atau distribusi/keagenan," terangnya.
Tidak hanya terkait perkara dan laporan, lanjutnya, KPPU juga aktif melakukan upaya pemberian saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah. Ada 23 saran dan pertimbangan yang disampaikan kepada pemerintah.
"Sebagian besar saran dan pertimbangan terkait dengan kebijakan pemerintah untuk perlindungan produk dalam negeri khususnya kebijakan pengenaan bea masuk dan kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa publik di berbagai sektor seperti transportasi dan konstruksi," jelasnya.
Dia menuturkan, KPPU juga memberikan penghargaan melalui KPPU Award pada 15 kementerian/lembaga di pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atas kontribusi mereka dalam menerapkan prinsip persaingan usaha dan prinsip kemitraan yang baik dan operasional dalam kebijakan lembaga.
"Kondisi saat ini semakin menguatkan pentingnya upaya KPPU di bidang sistem teknologi informasi, digitalisasi, dan penggunaan e-government dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Ke depan, pasti banyak tantangan bagi KPPU, baik dalam kepegawaian maupun reformasi aturan penegakan hukum, terlebih karena pengaruh pandemi Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi nasional yang sudah dan akan terus dilaksanakan di berbagai bidang," pungkasnya. (diy/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
