Ketua DPRD Gresik Moh. Abdul Qodir. (foto: ist)
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Sentot Supriyohadi menjelaskan bahwa dicoretnya ribuan KPM BPNT itu merupakan imbas sinkronisasi dan perapian data.
"Sejak Bu Tri Rismaharini menjabat Kemensos RI, kami di daerah dituntut untuk bekerja lebih keras agar up to date soal data kemiskinan serta bantuan sosial," katanya.
Oleh karena itu, Sentot meminta pemdes (pemerintah desa) se-Kabupaten Gresik untuk update data setiap saat. Langkah ini untuk meminimalisir adanya data ganda.
"Juga, untuk mengantisipasi penerima manfaat yang sudah meninggal ataupun sudah mampu, namun tetap terdata sebagai penerima. Jika ada warga yang masih membutuhkan bantuan, pemdes harus proaktif dan mengusulkan kembali bantuan sembako agar dapat bantuan," pintanya.
Mekanismenya, tambah Sentot, pemdes mengusulkan lewat aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar masyarakat yang berhak menerima bisa kembali dapat bantuan kartu sembako tersebut.
"Itu solusinya. Jadi, desa bersangkutan langsung link ke website dinsos via online, dan pihak kecamatan hanya memantau," terangnya.
"Nilai bantuan sosial kartu sembako, setiap KPM mendapatkan kebutuhan pokok senilai Rp 200 ribu setiap bulan dan diambil di e-Warong yang telah ditunjuk," pungkasnya. (hud/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
