Syafiuddin Asmoro, anggota Komisi V DPR RI saat raker dengan Menteri PUPR.
Menyikapi dibubarkannya BPWS, H. Syafiuddin mengusulkan agar Pulau Madura dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau sekaligus dijadikan provinsi tersendiri.
"Biar jelas statusnya, saya sarankan Pulau Madura ini dibuatkan kebijakan khusus, tidak cukup sekadar perpres, sebaiknya dibuatkan Undang-Undang. Bisa saja Madura dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus seperti yang terjadi di NTB, atau pembentukan Provinsi Madura," jelas Syafiuddin.
"Karena saat ini, pemerintahan pusat dengan Madura belum klik 100 persen, bagaikan orang nikah hanya kawin sirri saja bukan menjadi istri sah," sambung Ba Syafi, sapaan akrab H. Syafiuddin yang disambut tawa anggota Komisi V DPR RI.
Politikus PKB ini kembali meminta, agar anggaran Rp 154 miliar untuk pembangunan di wilayah Madura tetap berjalan, walaupun tanpa kehadiran BPWS.
"Kalau anggaran untuk Pulau Madura ini jelas secara Undang-Undang. Jadi saran saya, jadikan Madura sebagai provinsi," pungkasnya. (ida/uzi/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
