Ilustrasi.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Alokasi anggaran yang disiapkan Pemkab Pasuruan sebesar Rp 5 miliar untuk pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2021, ternyata tidak cukup. Pasalnya Mendagri meminta agar setiap desa yang menyelenggarakan pilkades melakukan penambahan TPS untuk menghindari kerumanan massa, guna mencegah penularan Covid-19.
Dari kalkulasi sementara, kebutuhan anggaran penyelenggaran Pilkades Serentak di Kabupaten Pasuruan membengkak jadi Rp 9 miliar. Sehingga ada kekurangan anggaran Rp 4 miliar dari alokasi awal yang disiapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Baca Juga: Pasuruan Serasa Tak Punya Pemimpin, Kinerja Pj Bupati Dua Bulan Terakhir Jadi Sorotan
Sekda Kabupaten Pasuruan Anang Syaiful Wijaya saat dikonfirmasi terkait hal ini, mengatakan bahwa kekurangan anggaran pilkades serentak akan diusulkan di P-APBD. Ia memastikan jika pelaksanaan tahapan pilkades tidak akan berubah.
"Untuk tahapan masih lama, sekitar Bulan Juli nanti. Beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan di DPMD akan diundur untuk menutupi kekurangan anggaran," jelasnya.
Ia mengungkapkan, edaran Mendagri mengatur setiap TPS maksimal 500 pemilih. Padahal, jumlah DPT desa yang akan menyelenggarakan pilkades berkisar 5.000-8.000 pemilih. Karena itu, perlu ada penambahan TPS.
Baca Juga: Keluhkan Perizinan, Sejumlah Perusahaan Wadul ke Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan
Sementara Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Pasuruan, Rachmat Syarifudin menyampaikan opsi lain yang bisa dilakukan, yakni dengan menunda kegiatan yang ada di instansi terkait, yakni DPMD Kabupaten Pasuruan. Sehingga, anggaran kegiatan tersebut bisa dialihkan untuk menutupi kekurangan dalam penyelenggaraan pilkades.
“Sementara, anggaran yang dialihkan itu bisa dialokasikan kembali di P-APBD 2021. Yang jelas, belum ada rencana penundaan untuk pilkades,” tandas mantan Camat Gondangwetan ini. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
