Surat yang ditujukan ke Sekretariat PWI Jombang dan sejumlah instansi terkait diantaranya Ketua Komisi D Kabupaten Jombang. (Dio/BangsaOnline.com)
Ia menambahkan, rumor adanya pungli di pengisian plt.kepala sekolah memang santer terdengar. Namun kesulitan selama ini karena terbentur tidak beraninya guru mengungkap ketidakberesan tersebut.
Junaidi menambahkan, dugaan pungli akan terungkap Jika ada campur tangan instansi berwenang dengan memanggil sejumlah cakepsek yang ditunjuk menjadi plt untuk dimintai keterangan.
Terpisah, Supriyadi Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Jombang mengatakan, tudingan adanya pungli dalam pengisian plt. Kepsek pada SD, SMP se Kabupaten Jombang tidak benar. Ia menyebut semua karena adanya penggerogotan dari dalam internal instansi yang menaunginya sendiri.
“Semua sudah sesuai prosedur tidak ada namanya pungli, apalagi disebut saya sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pungli cakepsek,” tegas Supriyadi di ruangannya. Bahkan ia menuding isu ini disebarkan oleh orang-orang yang saat ini posisinya sudah tergeser dari diknas setempat.
Kepala Dinas Pendidikan Jombang, Muntholip sendiri lebih memilih aksi tutup mulut, pesan singkat berisi tentang konfirmasi terkait tudingan adanya pungli serta tindakan apa saja yang akan dilakukan guna menetralisir isu yang berkembang pun tidak berbalas.
Sebagaimana diketahui, dinas pendidikan Jombang di terpa isu tidak sedap. Dalam pengisian plt kepala sekolah dasar dan menengah pertama dan atas, masing-masing cakepsek dimintai uang senilai Rp.15 juta untuk SD, Rp.25-30 juta untuk SMP, dan Rp.60 juta untuk SMA/SMK. Uang tersebut dikelola 3 orang. Dua orang berasal dari internal Diknas sendiri dan seorang lagi merupakan pihak luar yang diduga menjadi broker.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
