Pengadaan Mobdin Pimpinan Dewan Ditunda, Tapi Pembangunan Lapangan Tenis Jalan Terus

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Rencana pengadaan 3 unit mobil dinas Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan di tahun 2021 ini batal dilaksanakan. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen para wakil rakyat untuk melaksanakan Surat Edaran (SE) Kemenkeu SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019. SE tersebut mengamanatkan realokasi anggaran sebesar 11 persen dari total penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Pasuruan, Andri Wahyudi, membenarkan bahwa dewan telah sepakat menunda pengadaan mobil dinas. Ia mengatakan, rencana pengadaan mobil dinas wakil ketua DPRD dengan anggaran Rp 1,5 miliar ini sebelumnya muncul, karena mobil dinas jenis Pajero Sport keluaran tahun 2014 yang dipakai selama ini sudah sering rusak.

Rencananya anggaran Rp 1,5 miliar itu akan digunakan membeli 3 unit mobil dinas baru untuk wakil ketua dewan, yakni jenis Toyota Innova.

"Semua wakil ketua DPRD menyatakan sepakat untuk menunda 3 pengadaan mobil dinas saat rapat dengan tim anggaran. Untuk kegiatan dinas, kami semua akan menggunakan mobil lama," jelas politikus PDIP ini.

Menurutnya, langkah ini diambil selain untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat soal refocusing anggaran, juga bentuk empati atas banyaknya bencana yang melanda Kabupaten Pasuruan yang menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jembatan putus, longsor, jalan rusak, dan bencana lainnya.

"Untuk anggaran di sekretariat DPRD yang kena refocusing lumayan banyak, sekitar 8 miliar rupiah, salah satunya pengadaan mobil dinas," tambahnya.

Keterangan yang sama disampaikan oleh Rusdi Sutejo, Wakil Ketua DPRD Pasuruan asal Fraksi Gerindra. Rusdi berharap anggaran refocusing yang sudah disepakati Rp 87 miliar disisihkan oleh Pemkab Pasuruan untuk penanganan kebencanaan. Mengingat, anggaran biaya tak terduga (BTT) tahun 2021 yang disediakan untuk penanganan bencana sudah habis sebelum akhir anggaran.

"Tidak menutup kemungkinan bencana akan terjadi lagi di Pasuruan, karena intensitas hujan masih cukup tinggi. Kami berharap ada celah aturan yang memperbolehkan anggaran refocusing digunakan untuk menangani bencana," terangnya.

Dalam kesempatan ini, Rusdi juga mengkritisi program pembangunan lapangan tenis di Pendopo Kabupaten Pasuruan senilai Rp 1,6 miliar yang saat ini masih dalam proses lelang. "Seharusnya pemkab tidak terburu melelang proyek tersebut, mengingat nilai manfaat bangunan tersebut tidak banyak bagi masyarakat," tukasnya. (adv/bib/par/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News