Ilustrasi.
JEMBER, BANGSAONLINE.om - Dugaan penyelewengan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahun 2020 di Desa Padomasan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember terindikasi melibatkan oknum perangkat desa setempat.
Namun, Kepala Desa Padomasan, Trimanto saat dikonfirmasi wartawan membantah adanya dugaan penyelewengan atau penyunatan anggaran BLT DD. Menurutnya, bantuan itu telah disalurkan secara utuh melalui perangkat desa.
BACA JUGA:
- Kejari Jember Tekankan Hasil TKD Harus Masuk Rekening Desa
- Dorong Kades Berinovasi, Kejari Jember Siap Dampingi Penyusunan APBDes 2022
- Jembatan Ambrol, Warga Dua Desa di Jember ini Terpaksa Gunakan Rakit untuk Seberangi Sungai
- Jaga Transparansi Publik, Bupati Jember Akan Berlakukan Konsep Smart Village
"Kalau dari desa sudah dikeluarkan. Seandainya ada mungkin penyimpangan, saya tanggung jawab. Risikonya saya nanti, karena anak buah saya," tegas Trimanto di kantor desa pada Jum'at kemarin.
Justru sebaliknya, ia menuding Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selaku korban yang mengaku tidak menerima uang BLT sesuai haknya sebesar nominal Rp 2,7 juta, pikun alias lupa ingatan. "Sudah (disalurkan secara utuh). Mungkin yang menerima itu wong pikun atau bagaimana, saya gak tahu," sebutnya.
Parahnya, Trimanto juga bersikap arogan saat wartawan melakukan kegiatan jurnalistik terkait hal tersebut. Trimanto memaksa, agar wartawan keluar dari ruangan saat itu juga. "Bila sudah cukup, silakan anda keluar dari ruangan," ucap Trimanto.
Ia berdalih sedang ada janji dengan seseorang, sehingga harus buru-buru keluar kantor. Namun nyatanya, Trimanto terlihat santai-santai saja saat wartawan keluar dari ruangan. Ia tampak asyik ngobrol di dalam ruangan dengan warga dan perangkat desa, hingga wartawan meninggalkan kantor desa.
Sebelumnya, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Dusun Wringinsari, Desa Padomasan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember mengaku kecewa. Lantaran BLT tahun 2020 yang seharusnya diterima sebesar Rp 2,7 juta, berkurang Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu per KPM.
