Bupati Jember Hendy Siswanto.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memilih menunda pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan pertimbangan tempat yang tidak memadai. Sebab, pendaftar CPNS dan PPPK di Jember diprediksi akan mencapai ratusan ribu orang.
"Seharusnya pendaftaran sudah dimulai pada hari Senin (31/5) kemarin. Namun, karena terkendala tempat maka kami tunda dulu," ujar Bupati Hendy Siswanto kepada media, Kamis (3/7).
Pihaknya juga belum dapat menentukan kepastian kapan pendaftaran CPNS dan PPPK akan dibuka. Bahkan pihaknya juga sudah mengaku menerima surat penundaan dari Kementerian (Kemenpan RB). Sebab, kata orang pemegang kebijakan di Jember itu, tes CPNS dan P3K tidak mungkin dilakukan secara online.
"Sudah kami terima surat penundaan pendaftaran CPNS dan PPPK dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Tentu hal tersebut dengan pertimbangan tempat, sebab peminat yang daftar diperkirakan akan mencapai ratusan ribu sehingga harus menyediakan tempat yang standar protokol kesehatan," ucapnya.
Orang nomor satu di Jember itu menyampaikan bahwa penundaan tersebut ada korelasinya dengan Covid-19 yang saat ini masih melanda. Sehinga dengan ketidaktersediaan tempat yang memadai, pihaknya memilih menunda sementara hingga ada solusi. Sebab jika hal itu dilaksanakan, Hendy khawatir akan membentuk klaster baru di Jember.
"Kami menghindari penyebaran Covid-19. Sebab bila dilakukan secara bersamaan, akan berpotensi menimbulkan kerumunan hingga terjadi penyebaran Covid-19," ujarnya.
"Menunda bukan berarti tidak ada. Sambil menunggu dari petunjuk teknis pelaksana pemerintah pusat," imbuhnya.
Sebagai informasi, Hendy menyampaikan bahwa kuota CPNS dan PPPK di Kabupaten Jember sebanyak 4.305. Jumlah tersebut dipastikan tidak akan ada perubahan. "Untuk jumlah itu tidak bakal berubah, kami kekurangan orang di Pemkab Jember, banyak PNS yang sudah pensiun," ucapnya.
“Semua bisa mendaftar. Warga yang memiliki kompentesi sesuai dengan bidangnya baik kesehatan, pendidikan termasuk disabilitas juga punya hak mengikuti tes tersebut. Kita tunggu informasi selanjutnya," pungkasnya. (yud/eko/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
