SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sejak melonjaknya kasus Covid-19 di Madura, Pemkot Surabaya menerapkan penyekatan dan wajib swab bagi warga yang hendak melintas Jembatan Suramadu.
Namun, Jumat (18/6/2021) pagi, terjadi amuk massa yang mengakibatkan rusaknya fasilitas posko penyekatan. Massa yang tak sabar ingin melanjutkan perjalanan, berebut mengambil KTP mereka yang ditahan di posko.
Baca Juga: One Voice SMPN 1 Surabaya Raih Juara Dua Kategori Bergengsi di SWCF 2024
Mulyadi, tokoh pemuda Madura angkat bicara tentang peristiwa tersebut. Mulyadi meminta pemkot mengevaluasi pola penyekatan di Jembatan Suramadu yang terjadi secara rutin dalam jangka waktu panjang. Menurutnya, Pemkot Surabaya harus lebih humanis dan meninjau ulang pola penyekatan yang dilaksanakan selama ini.
"Amuk massa itu memang tak bisa dibenarkan. Namun hal itu sebuah cerminan akumulasi kekesalan masyarakat Madura yang setiap hari melintas di Jembatan Suramadu harus menghadapi penyekatan dan tes PCR/antigen dari petugas," tutur Mulyadi, Jumat (18/6/2021).
Ia menyarankan pemerintah mengubah pola penyekatan jangka panjang seperti saat ini. "Sebab, bila pola seperti saat ini terus dilakukan, maka cepat atau lambat psikologis massa akan tertekan," katanya.
Baca Juga: SWCF 2024 Jadi Ajang Kenalkan Seni dan Budaya Surabaya ke Kancah Internasional
Mulyadi menilai masyarakat banyak dirugikan dengan pola penyekatan yang dilaksanakan saat ini. Baik itu dari segi waktu maupun psikis, karena antre menjalani swab saat akan melintas Jembatan Suramadu.
Selain itu, menurut Ketua Ormas Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Jatim ini, masyarakat Madura di luar zona merah sangat dirugikan secara ekonomi.
"Karena itu, penting agar penyekatan segera dievaluasi baik dari di sisi Surabaya atau Madura. Pola saat ini tidak efektif. Lebih baik, sekalian saja Jembatan Suramadu ditutup dalam waktu tertentu sampai Covid-19 landai kembali. Itu lebih baik karena ada kepastian bagi masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Minimnya Pengamanan Jadikan Jembatan Suramadu Jalur Maut
Advokat muda ini menyarankan kepada Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya dan Gubernur Khofifah serta Bupati Bangkalan Ra Latif untuk mencari solusi lain dalam mengendalikan lonjakan Covid-19 dari Bangkalan, namun bukan dengan penyekatan.
Ia menilai pengendalian Covid-19 di Bangkalan bisa lebih efektif jika dimulai dari hulu. Yakni empat kecamatan dengan kasus Covid-19 terparah, meliputi Kecamatan Kota Bangkalan, Arosbaya, Klampis, dan Geger, dilakukan tracking, tracing, dan testing.
"Tentunya dengan menerapkan kearifan lokal yang sesuai dengan kultur Madura. Kultur tiap daerah berbeda-beda, demikian pula Madura. Karena itu harus disentuh hatinya lewat pendekatan kultur dan agama," pungkas pria asli Madura ini. (mdr/ian)
Baca Juga: Pemkot Surabaya Raih UHC Award 2024, Anggarkan Rp500 Miliar per Tahun untuk Warga Berobat Gratis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News