SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sejak melonjaknya kasus Covid-19 di Madura, Pemkot Surabaya menerapkan penyekatan dan wajib swab bagi warga yang hendak melintas Jembatan Suramadu.
Namun, Jumat (18/6/2021) pagi, terjadi amuk massa yang mengakibatkan rusaknya fasilitas posko penyekatan. Massa yang tak sabar ingin melanjutkan perjalanan, berebut mengambil KTP mereka yang ditahan di posko.
Baca Juga: Tak Terima Diviralkan Selingkuh, Sembunyikan Wanita di Kolong Meja, Camat Asemrowo Bakal Lapor Polda
Mulyadi, tokoh pemuda Madura angkat bicara tentang peristiwa tersebut. Mulyadi meminta pemkot mengevaluasi pola penyekatan di Jembatan Suramadu yang terjadi secara rutin dalam jangka waktu panjang. Menurutnya, Pemkot Surabaya harus lebih humanis dan meninjau ulang pola penyekatan yang dilaksanakan selama ini.
"Amuk massa itu memang tak bisa dibenarkan. Namun hal itu sebuah cerminan akumulasi kekesalan masyarakat Madura yang setiap hari melintas di Jembatan Suramadu harus menghadapi penyekatan dan tes PCR/antigen dari petugas," tutur Mulyadi, Jumat (18/6/2021).
Ia menyarankan pemerintah mengubah pola penyekatan jangka panjang seperti saat ini. "Sebab, bila pola seperti saat ini terus dilakukan, maka cepat atau lambat psikologis massa akan tertekan," katanya.
Baca Juga: Marak Pengemudi Mabuk Sebabkan Laka di Surabaya, Pemkot Bakal Tetapkan Aturan ini untuk RHU
Mulyadi menilai masyarakat banyak dirugikan dengan pola penyekatan yang dilaksanakan saat ini. Baik itu dari segi waktu maupun psikis, karena antre menjalani swab saat akan melintas Jembatan Suramadu.
Selain itu, menurut Ketua Ormas Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Jatim ini, masyarakat Madura di luar zona merah sangat dirugikan secara ekonomi.
"Karena itu, penting agar penyekatan segera dievaluasi baik dari di sisi Surabaya atau Madura. Pola saat ini tidak efektif. Lebih baik, sekalian saja Jembatan Suramadu ditutup dalam waktu tertentu sampai Covid-19 landai kembali. Itu lebih baik karena ada kepastian bagi masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Preman Getok Tarif Parkir KBS Rp45 Ribu, Polsek Wonokromo Tuding Pihak ini Tak Tegas
Advokat muda ini menyarankan kepada Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya dan Gubernur Khofifah serta Bupati Bangkalan Ra Latif untuk mencari solusi lain dalam mengendalikan lonjakan Covid-19 dari Bangkalan, namun bukan dengan penyekatan.
Ia menilai pengendalian Covid-19 di Bangkalan bisa lebih efektif jika dimulai dari hulu. Yakni empat kecamatan dengan kasus Covid-19 terparah, meliputi Kecamatan Kota Bangkalan, Arosbaya, Klampis, dan Geger, dilakukan tracking, tracing, dan testing.
"Tentunya dengan menerapkan kearifan lokal yang sesuai dengan kultur Madura. Kultur tiap daerah berbeda-beda, demikian pula Madura. Karena itu harus disentuh hatinya lewat pendekatan kultur dan agama," pungkas pria asli Madura ini. (mdr/ian)
Baca Juga: One Voice SMPN 1 Surabaya Raih Juara Dua Kategori Bergengsi di SWCF 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News