SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dampak kerugian ekonomi dan spiritualitas rakyat akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan benar-benar terasa di Jawa Timur. Karena itu Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A., minta agar PPKM Darurat dievaluasi.
“Perlu dievaluasi. Gak perlu diperpanjang. Lebih baik lebih banyak penyemprotan disinfektan saja. Sekarang penyemprotan disinfektan gak ada sama sekali. Ya, mungkin pemerintah sudah gak punya uang ya,” kata Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A. kepada BANGSAONLINE.com, Ahad (18/7/20021).
Baca Juga: Tingkatkan Mutu Pendidikan, Ponpes Amanatul Ummah Ubah Sistem Pembelajaran
Padahal saat pandemik Covid-19 gelombang pertama, pemerintah sangat gencar mengadakan penyemprotan disinfektan di mana-mana.
Menurut Kiai Asep, akibat PPKM Darurat, bukan hanya penghasilan rakyat yang merosot tapi juga kegiatan keagamaan terganggu. “Salat Idul Adha kan akhirnya ditiadakan,” tegas kiai yang memiliki 12.000 santri itu.
Baca Juga: Imam Suyono Terpilih Jadi Ketua KONI Kabupaten Mojokerto Periode 2024-2029
(Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA saat memimpin doa)
Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto itu mengaku prihatin terhadap nasib masyarakat ekonomi lemah. Karena bagi mereka yang akan dimakan sekarang masih cari sekarang juga. “Kalau usaha mereka ditutup atau waktunya dibatasi hanya sampai pukul 8 malam. Lalu mereka harus makan apa,” katanya.
Karena itu, ia kini gencar menyedekahkan hartanya untuk membantu para pedagang kaki lima. Lewat Asep Saifuddin Chalim (ASC) Foundation yang dipimpin putra tertuanya, Muhammad Al-Barra (Gus Bara), Kiai Asep mengalokasikan uang Rp 1 miliar untuk dibelanjakan beras dan mie instan. Beras yang dikemas 5 kilo dan 1 dos mie instan itu dibagikan kepada para pedagang kecil di seluruh Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
Baca Juga: Doakan Kelancaran Tugas Khofifah-Emil, Kiai Asep Undang Kiai-Kiai dari Berbagai Daerah Jatim
Bukan hanya Kiai Asep saja yang mempersoalkan dampak PPKM Darurat. Paa pelaku ekonomi di Jatim juga mengeluh. Bahkan pengelola mal atau pusat perbelanjaan mengaku terkena dampak langsung.
Sutandi Purnomosidi, Ketua Asosiasi Pengelola Puaat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim, menghitung untuk satu mal saja seperti Pakuwon di Surabaya sudah kehilangan potensi sewa Rp 50 miliar dalam sebulan. Padahal di Surabaya saja ada 21 mal.
“Itu dikalikan saja sudah berapa triliun. Apalagi se-Jatim,” kata Sutandi Purnomosidi yang juga Direktur Marketing Pakuwon seperti dikutip detik.com hari ini, Jumat (18/7/2021).
Baca Juga: Kiai Asep Beri Reward Peserta Tryout di Amanatul Ummah, Ada Uang hingga Koran Harian Bangsa
Padahal pemasukan mal memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut dia, selama PPKM Darurat, omzet toko yang diperbolehkan buka di mal tidak lebih dari 10 persen.
Sutandi tidak hanya berpikir tentang omzet. Tapi yang lebih penting nasib para karyawan. Menurut dia, kalau ekonomi para pemilik mal, pemilik tenant pasti aman. Karena mereka memang orang kaya.
Baca Juga: Klaim Didukung 37 Cabor, Imam Sunyono Optimis Terpilih Ketua KONI Kabupaten Mojokerto
“Kalau para pekerja, karyawan gimana. Mereka kerja itu buat makan hari ini, besok. Mereka gak dapat bansos, tidak pernah pemerintah mendata pekerja mal. Tolong diperhatikan itu. Mereka juga tumpuan keluarga masing-masing. Setiap hari mereka sambat (curhat) ke pengelola mal. Mereka ini menghidupi keluarganya,” kata Sutandi Purnomosidi sembari mengatakan bahwa pengelola mal siap menerapkan prokes sangat ketat jika dibuka lagi.
Ia berharap pemerintah lebih bijaksana dalam mengambil kebijakan, terutama dalam rentang wacana perpanjangan PPKM Darurat. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News