Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky saat melakukan peninjauan penyaluran bansos BPNT di rumah KPM.
Sebab, Bupati Tuban menemukan agen yang mengganti jenis pangan sumber protein nabati, vitamin, dan mineral tak sesuai aturan. Meskipun sesuai permintaan KPM, tetapi hal tersebut tidak dibenarkan.
"Seperti pemberian kerupuk dan mie instan, lalu minyak goreng. Meskipun ini permintaan dari KPM, akan tetapi sebenarnya ini tidak sesuai aturan yang ditentukan oleh kementerian. Jadi ini tugas pendamping untuk memberikan pemahaman kepada mereka," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lindra juga meminta agar kepala desa ikut terlibat penuh dalam proses validasi data penerima bansos. Menurutnya, validasi data memiliki peranan penting dalam penyaluran bansos agar tepat sasaran.
"Kades yang paling tahu kondisi warganya, untuk itu saya berharap, kepala desa ikut mengawal penuh proses validasi data, agar warga yang memang pantas dan berhak menerima bansos tidak terlewat, dan harus adil," ucapnya.
Selain itu, Lindra berharap warga yang merasa telah mampu atau mandiri, untuk rela melepas bantuan yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah, di mana program bantuan sosial benar-benar menyasar kepada rumah tangga miskin, untuk bisa membantu dalam peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan, dan mengurangi beban pendapatan keluarga.
"Seperti program PKH, jika sudah merasa mampu atau mandiri, saya harap KPM mau digraduasi atau menyatakan diri lulus program," tutup Bupati. (gun)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
