Risma Tak Mampu Bayar Atribut Sekolah, DPRD Jatim Turun Tangan

BANGKALAN, BANGSAONELINE.com - Kasus Risma, siswa SMKN 1 Bangkalan yang tak kuat membayar pungutan untuk atribut sekolahnya menjadi perhatian anggota DPRD Jatim, Mathur Husayri. Anggota Komisi E DPRD Jatim itu langsung sidak ke sekolah dan meminta agar pungutan terhadap siswa baru dilakukan transparan dan terbuka dalam pengelolaan keuangannya.

Mathur menjelaskan, kedatangannya ke SMKN 1 Bangkalan, dalam rangka klarifikasi sekaligus konfirmasi ke pihak sekolah terkait kasus Risma yang ramai di media sosial karena mengeluhkan tingginya biaya pendidikan.

Diketahui, Risma tidak mampu melunasi biaya atribut sekolah yang besarnya Rp 1.490.000. Risma akhirnya bersuara di media sosial, barulah akhirnya diselesaikan oleh pihak sekolah.

"Walau sudah diselesaikan sekolah, jangan sampai viral dulu baru diselesaikan, digratiskan semuanya untuk Risma," ucap Mathur kepada Qurratunainy, Kepala SMKN 1 Bangkalan.

Mathur berharap kasus Risma tidak sampai terjadi di sekolah lain di wilayah Jawa Timur. Karena itu, ia berharap transparansi penglolaan uang pungutan yang dilakukan pihak sekolah kepada siswa.

"Hampir semua sekolah di Jawa Timur manajemennya tertutup, dan rendah transparansi keuangan sekolah. Dibuka aja manajemennya, sudah biasa terjadi di lingkungan SMA Umum, SMK, atau yang sederat," jelas Mathur Husayri saat sidak di SMKN 1 Bangkalan, Jumat (13/8/2021).

Menurutnya, Pemprov Jatim sudah punya program Pendidikan TisTas (Gratis dan Berkualitas). Melalui program itu, pendidikan siswa di tingkat sekolah menengah atas dijamin gratis.

Sebagai Anggota Komisi E yang bermitra dengan dinas pendidilan, Mathur mengaku memiliki kewajiban menyerap permasalahan serta menampung aspirasi di bawah terkait dengan biaya pendidikan.

Sementara Qurrotunainy, Kepala Sekolah SMKN 1 menyatakan persoalan Risma sudah diselesaikan. Ia menegaskan seluruh biaya pendidikan Risma telah digratiskan. "Seragamnya juga sudah diantarkan semua," katanya.

Dia berdalih persoalan Risma hanya miskomunikasi saja. Menurut Qurrotunainy, sekolah sudah memberikan kelonggaran bagi siswa tidak mampu, dengan syarat membawa surat keterangan tidak mampu (SKTM).

"Sebenarnya, siswa yang tidak mampu atau sama dengan Risma hampir 20 persen atau 60 siswa dari 299 siswa," ungkap Qurrotunainy. (uzi/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News