Rapat gabungan syuriah dan tanfidziyah PWNU Jawa Timur, belum lama ini. foto: istimewa
“Tanda tangan kepala sekolah sangat dibutuhkan, misalnya, untuk keperluan surat. Yang lebih fatal lagi kalau tanda tangan ijazah. Ini kan sudah tahun ajaran baru, banyak ijazah belum bisa ditandatangani oleh kepala sekolah lantaran belum di-SK oleh PCNU, sedangkan PCNU belum di-SK oleh PBNU,” tegas Gus Taufik.
Itu masih LP Maarif. Belum perguruan tinggi di bawah PBNU, banyak para rektor juga belum mendapatkan SK dari PBNU, sehingga belum bisa mengeluarkan ijazah atau tandatangan lain.
Hal senada juga disampaikan KH Muhamad Fatchulloh Sholeh, Ketua PCNU Trenggalek. Menurutnya, penundaan muktamar bagian dari tidak mendidik generasi dan menyalahi aturan organisasi.
“Tahun ini wajib muktamar digelar dengan cara apa pun. Dan kepesertaan bisa diatur, yang terpenting menjalankan prokes dengan ketat,” lanjut kiai yang akrab disapa Gus Loh ini.
Selain administrasi organisasi, umat dan warga NU sudah menunggu keputusan muktamar soal isu-isu nasional.
“Jangan sampai kepercayaan warga NU luntur hanya karena penundaan muktamar yang selalu mengeluarkan keputusan yang selalu ditunggu masyarakat NU di bawah,” pungkas Gus Loh. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
