TEKEN MoU: Penandatangan MoU Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Kantor Desa Bakungpringgodani Balongbendo, Selasa (12/10/2021). Foto: Kominfo Sidoarjo
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Guna mendukung peningkatan kapasitas masyarakat pemilu, Pemkab Sidoarjo bersinergi mendukung penuh program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang digagas oleh KPU RI.
Dukungan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KPU Jatim dan Desa Bakungpringgodani, Kecamatan Balongbendo, disaksikan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor) dan Komisioner KPU RI, Arief Budiman di Kantor Desa Bakungpringgodani, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Selasa (12/10/2021).
Penandatangan MoU Program DP3 itu juga dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua KPU Provinsi Jatim, dan Ketua KPU Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor mengapresiasi dan mendukung penuh Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang diselenggarakan KPU RI untuk peningkatan kualitas masyarakat dalam politik. Bahkan agar produk pemilu berkualitas.
"Karena lima menit ada di bilik itu berefek lima tahun kemudian, bukan hanya sehari atau dua hari. Adanya edukasi ini, masyarakat lebih cermat lagi dan memiliki (kemampuan pengawasan dan verifikasi data dalam politik). Tidak hanya mengandalkan petugas KPU, Bupati, Disdukcapil, Camat, Desa dan lainnya," cetus Gus Muhdlor.
Selain itu, kata Gus Muhdlor, juga secara langsung memberikan stimulus agar otoritas pemerintahan memberikan data dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Apalagi, masyarakat yang teredukasi sudah tahu mana data yang valid dan tidak. Termasuk mana pelayanan yang sesuai prosedur atau tidak.
"Persiapan matang juga dilakukan dalam acara ini, termasuk kepada para kader yang dibekali soal DP3 di Kantor KPU Sidoarjo. Jumlah kader ada 25 orang. Mereka rencananya akan diperbanyak untuk mobilisasi ke daerah-daerah agar lebih merata," imbuhnya.
Gus Muhdlor menjelaskan, kader-kader itu adalah pelatih untuk masyarakat tentang pendidikan politik. Serta dilatih agar memahami edukasi politik dan mengajar masyarakat Sidoarjo. "Setelah mereka (kader) paham, mereka akan turun ke desa-desa dan melatih masyarakat agar tidak hanya berhenti pada kader saja," tegasnya.
Komisioner KPU RI Arief Budiman menilai program DP3 menjadi program yang akan disiapkan untuk penyelenggaraan pemilu daerah Tahun 2024. Program itu sebenarnya ditargetkan untuk seluruh provinsi dan seluruh kabupaten/kota tahun 2021. Namun karena pandemi, diatur bertahap yakni dari 34 provinsi.
Masing-masing provinsi akan diberi kesempatan kepada dua daerah kabupaten/kota untuk mendapatkan program DP3 dari KPU RI.
"Penunjukan dua daerah kabupaten/kota yang siap, oleh KPU RI kewenangan sepenuhnya diberikan kepada KPU provinsi. Kota/kabupaten di Jatim yang dinilai siap untuk mendapatkan DP3 dari KPU Pusat adalah Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya," ungkapnya.
Harapannya, kata Arief, agar masyarakat mau terlibat dan peduli pada proses penyelenggaraan pemilu daerah hingga nasional. Selain itu, kader-kader yang dipilih akan meneruskan informasi ke masyarakat. Sehingga informasinya tersebar luas yang mengakibatkan masyarakat memiliki kepedulian dan edukasi tentang pemilihan umum.
"Mereka nanti yang meneruskan informasi ke masyarakat dan terus menyebar sampai makin banyak orang mau terlibat proses penyelenggaraan Pemilu. Jadi makin banyak orang peduli dengan pemilu," pinta Arief.
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan KPU untuk memilih kota/kabupaten adalah kesiapan pemerintah kabupaten dan kota. Kemudian dukungan dan kerja samanya. "Karena ini bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang murah. Memang butuh dukungan Pemkab Sidoarjo," ungkapnya.
Ketua KPU Sidoarjo M Iskak menegaskan, program DP3 di Sidoarjo untuk seluruh desa. Tujuannya agar saat proses pemilu, mayoritas masyarakat memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi.
"Kader-kader yang kita rekrut, harapannya bisa menjadi penyelenggara pemilu, baik di tingkat desa, kecamatan, hingga nasional. Serta dewasa dalam berdemokrasi," tandasnya.
Dalam acara itu, KPU Sidoarjo memberikan materi terwujud kedewasaan dalam berdemokrasi. Selain KPU, pemateri berasal dari akademisi dan Bawaslu. Materinya seperti tata cara penyelenggaraan pemilu, bagaimana cara mencoblos, bahaya money politics, dan lain sebagainya. (sta/ian)
