Asroin Widiana
"Selama 3 tahun terakhir ini porsi anggaran untuk jalan masih berkisar tidak lebih dari Rp 200 miliar per tahun," ungkapnya.
Sedangkan untuk penanganan JPD yang kini menjadi wewenang DPUTR, ia mengusulkan agar dialokasikan anggaran tersendiri.
Ia juga meminta pemkab untuk menyosialisasikan terkait peralihan penanganan JPD dari pemdes ke pemkab. "Hal ini agar pemerintahan desa (pemdes) memahami status ruas jalan JPD di wilayahnya masing-masing, karena hal ini berkaitan dengan alokasi dana desa (ADD), atau pendapatan desa lainnya yang biasanya dipakai oleh desa untuk melakukan perbaikan JPD.
Sekadar informasi, di Kabupaten Gresik ada 512 kilometer (km) jalan kabupaten, puluhan kilometer eks JPD, dan 178 ruas JPD.
Seperti diberitakan, dalam nota RAPBD 2022 yang dibacakan oleh Bupati Gresik, bahwa pendapatan pada RAPBD 2022 diproyeksikan sebesar Rp 3,3 triliun lebih. Sementara belanja diproyeksikan mencapai Rp 3,5 triliun lebih. Sehingga, ada defisit sekitar Rp 200 miliar. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
