Anggota Komisi VII DPR RI Gelar Sosialisasi Geospasial di Tuban

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwitasari, mensosialisasikan produk informasi geospasial peta NKRI kepada masyarakat. Keberadaan geospasial digunakan untuk menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek yang berada di bawah atau permukaan bumi dengan sistem koordinat.

"Hari ini kita sampaikan informasi tentang geospasial kepada masyarakat, karena fungsinya yang sangat penting, namun masyarakat masih sangat awam terkait informasi kewilayahan ini," kata Ratna Juwitasari saat ditemui BANGSAONLINE.com, Selasa (26/10).

Politikus PKB itu menyampaikan, bahwa BIG merupakan ujung tombak tata ruang di Indonesia. Sebagai bentuk dukungan, pihaknya saat ini membahas RUU Landasan Kontinen guna menggali berbagai potensi kepentingan bangsa dan negara untuk berdaulat di dalam serta di luar.

“Kedaulatan ini bisa diwujudkan bila ada dukungan dari sisi perlindungan, pengamanan, legalitas, dan BIG adalah ujung tombak yang bertugas untuk pemetaan wilayah dan potensinya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim BIG, Ade Komara Mulyana, mengatakan bahwa pihaknya merupakan lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk menyediakan informasi geospasial dalam bentuk peta digital yang dapat difungsikan untuk pembangunan suatu wilayah.

"Informasi geospasial ini tentang kewilayahan, dan keberadaannya sangat diperlukan untuk pembangunan yang tepat dan akurat," kata Ade

Ia menuturkan, keberadaan geospasial mencakup kewilayahan dan tata kelola ruang. Dengan demikian, objek yang dituangkan ke dalam peta dapat dijadikan rujukan dalam penyusuan tata ruang, sehingga pembangunan yang dilakukan berdasarkan data yang akurat dan tepat.

"Geospasial yang berupa peta digital ini dapat difungsikan untuk penyusunan tata ruang, mengefektifkan pengelolaan perencanaan, dan menginvetarisir sumber daya," ucap Ade.

Menurutnya dia, peta digital kini sudah menjadi komoditas industri maupun bisnis, keberadaannya sangat diperlukan kehidupan masyarakat, terutama layanan transportasi online, pesanan online yang sangat memerlukan peta online. Namun, selama ini peta digital hanya disediakan oleh perusahaan swasta.

"Ke depan kami berupa untuk menyediakan peta seperti itu yang dapat dimanfaatkan para pelaku bisnis. Namun, fokus utama saat ini lebih untuk kepentingan pemerintahan," urai Ade. (gun/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News