Salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi kawasan tanpa kumuh.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Tim Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Sidoarjo menerbitkan hasil capaian kinerja selama setahun terakhir. Alhasil, sebanyak 43,40 hektare dari jumlah total target secara nasional yakni 39,85 hektare di Kabupaten Sidoarjo bebas tanpa kumuh.
Koordinator Kota (Korkot) Kotaku Sidoarjo, Prasetya, mengatakan bahwa progres pencapaian kinerja dalam kurun waktu setahun terakhir ini tidak lepas dari kerja sama tim dan berbagai pihak di lingkungan Kota Delta, terutama dalam menjadikan Kabupaten Sidoarjo bebas dari kawasan kumuh.
Baca Juga: Taman Tara Pagerwojo Rampung Dibangun, DLHK Sidoarjo: Jadi Tempat Bermain yang Nyaman
"Alhamdulillah, target secara nasional sudah terpenuhi. Bahkan lebih," ujarnya, Selasa (30/11).
Ia memaparkan, pemerintah melalui Kementerian PUPR menargetkan 10 ribu hektare bebas kumuh di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan, Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini sudah berhasil menyelesaikan dari jumlah target yang diberikan pemerintah.
"Sidoarjo, ada 7 desa yang masuk dalam kategori pengurangan kawasan kumuh tahun ini. Seperti di Desa Kemangsen (Balongbendo), Seruni (Gedangan), Banjar Kemuning, dan Segoro Tambak (Sedati), Kloposepuluh (Sukodono), Ngingas dan Tambakrejo (Waru)," paparnya.
Baca Juga: Gelar FGD, Umsida Dorong Pemkab Sidoarjo Fasilitasi Perizinan dan Pemasaran Produk UMKM
Prasetya merinci, Desa Kemangsen (Balongbendo) memiliki luasan kumuh sekitar 3,9 hektare, Seruni (Gedangan) 3,5 hektare, Banjar Kemuning 5,2 hektare, dan Segoro Tambak (Sedati) 1,82 hektare, Kloposepuluh (Sukodono) 12,24 hektare, Ngingas 9,78 hektare, dan Tambakrejo (Waru) 2,71 hektare, dengan jumlah total mencapai 39,85 hektare.
Berdasarkan SK yang dikeluarkan Bupati Sidoarjo, NO. 188/311/438.1.1.3/2021, ada sebanyak 276,62 hektare di 289 desa/kelurahan, 15 Kecamatan se-Sidoarjo masuk dalam kawasan kumuh. "Kalau berdasarkan SK Bupati, sampai hari ini masih tersisa 233 hektare dari 276 hektare yang masih masuk kategori kawasan kumuh," kata Prasetya.
Ada beberapa kegiatan yang dilakukan Kotaku untuk menjadikan kawasan Kota Delta bebas kumuh, seperti perbaikan drainase, pembangunan jalan, hingga pengelolaan persampahan. Menurut dia, ada tujuh indikator dengan 16 parameter yang menjadikan desa layak disebut kawasan kumuh, mulai dari keteraturan bangunan, kualitas jalan, air minum, drainase, sanitasi, sampah, hingga Kebakaran.
Baca Juga: Rakor Bersama DPRD, Pjs Bupati: Perkuat Sinergi Turunkan Angka Korupsi di Sidoarjo
Melalui kegiatan lokakarya bersama para pemagku kepentingan (stakeholder), lembaga keswadayaan masyarakat, dan badan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, program kawasan bebas kumuh bisa terealisasi.
Tahun ini, Kotaku Sidoarjo memberi bantuan kepada 19 dari 52 desa/kelurahan di Sidoarjo, dan 14 desa di antaranya melalui padat karya tunai berupa perbaikan jalan maupun drainase senilai Rp300 juta/desa, untuk 5 desa lainnya dianggarkan Rp1 miliar/desa.
Anggaran senilai Rp9,2 miliar itu dikucurkan melalui APBN tahun 2021. Kelima desa itu di antaranya, Ngingas dan Tambakrejo (Waru), Banjar Kemuning dan Segoro Tambak (Sedati), dan Desa Kemangsen (Balongbendo).
Baca Juga: Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Insentif BPPD Sidoarjo: 4 Saksi Bantah Terima Uang
"Sistemnya swakelola. Kita melibatkan lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) desa. Bahkan, kita juga melibatkan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) desa. Dengan harapan keberlanjutan dari program tanpa kumuh ini bisa terus berjalan. Tanpa adanya KPP apa yang sudah kita benahi, maka akan sia-sia, karena merekalah yang akan melakukan perawatan," urai Prasetya.
Kotaku Sidoarjo berharap, program seperti ini bisa terus dikawal oleh pemerintah kabupaten khususnya Badan Perencanaan Daerah (BPD), baik melalui forum kolaborasi hingga forum CSR. Dengan demikian, 10 tahun ke depan Kabupaten Sidoarjo bisa terbebas dari kawasan kumuh. (cat/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
