Ketua Pansus II Asroin Widiana saat menyampaikan paparan hasil pembahasan Raperda Smart City dalam rapat paripurna. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Selanjutnya, Ketua Pansus III, Dadang Catur Rahardjo, menyampaikan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, yang dibuat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan sistem organisasi.
"Kedudukan arsip adalah bukti atau rekaman kegiatan atau transaksi mulai awal sampai akhir yang berhubungan dengan pengambilan keputusan," ujarnya.
"Dalam raperda ini juga disepakati anggaran 2 persen dari DD (dana desa) untuk perpustakaan desa," tambahnya.
Sementara Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 18 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, tambah Dadang, merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan taraf hidup masyarakat.
"Pemerintah daerah memiliki peran strategis dengan menyusun kebijakan dan regulasi di tingkat daerah di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satunya, dengan mengembangkan budaya gemar membaca dan budaya literal yang kini semakin dibutuhkan untuk pengembangan manusia di daerah. Khususnya, di daerah-daerah industrial seperti Kabupaten Gresik," pungkasnya.
Sementara itu, bupati mengucapkan terima kasih kepada DPRD, pansus I, II, dan III atas kerja kerasnya yang telah membahas hingga menyetujui 4 raperda.
"Diharapkan raperda PBG bsa menjawab kebutuhan masyarakat, dan bisa meningkatkan retribusi, begitu pula 3 raperda lainnya," katanya.
Terhadap Raperda P3TN yang ditunda pengesahannya oleh Pansus I, pihaknya memahami hal tersebut. Sebab, pembahasan Raperda P3TN butuh waktu dan energi, karena keberadaan tanah negara untuk penggunaannya juga perlu penyempurnaan administrasi.
"Karena itu, kami menyambut baik keputusan DPRD untuk memperpanjang pembahasan raperda, dengan menggandeng stakeholders untuk pembahasan, demi sempurnanya raperda," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
