Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali saat mencoba pembayaran menggunakan QRIS.
Ia menyadari peralihan transaksi dari tunai ke nontunai memang memerlukan waktu, terutama terkait edukasi kepada pedagang dan pembeli mengenai cara transaksi digital.
Karenanya, pemkab akan meminta bantuan dari BI sebagai regulator maupun perbankan sebagai pelaksana di lapangan untuk terus bersama-sama Pemkab Sidoarjo memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Dulu sewaktu pertama kali transaksi pembayaran tol menggunakan uang elektronik banyak yang mengeluh. Namun, dengan edukasi terus menerus kini semua bisa melakukannya tanpa hambatan. Kita ingin transaksi di pasar tradisional juga bisa seperti ini nantinya. Selain di Pasar Pekauman ini, kita akan kloningkan ke pasar-pasar yang lain, termasuk sektor lain seperti parkir, pajak, Bumdes dan sebagainya,” urai Gus Muhdlor, panggilan karib Bupati Sidoarjo.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Budi Hanoto mengatakan, program digitalisasi transaksi melalui QRIS tidak hanya bertujuan mempermudah transaksi, namun juga mempermudah proses pengajuan kredit bagi pedagang yang ingin menambah modal usaha.
“Kelebihan dari penggunaan QRIS, ada catatan data yang akan mempermudah pedagang dalam mengajukan kredit usaha. Karena sistem QRIS akan tercatat payment id dan payment scoring. Jadi, ada nilai keuntungan bagi pedagang yang memanfaatkan transaksi dengan QRIS,” ungkap Budi. (sta/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
