Menkominfo, Johnny G. Plate, ketika menghadiri dialog publik bertajuk 'Executive Education Program for Young Political Leaders: Transformasi Digital yang Inklusif'.
Kemudian, pemerintah mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat sebagai salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif. “Di mana semua orang dapat memanfaatkan ruang digital secara produktif untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi,” tegasnya.
Ia memaparkan, Indonesia kini sedang menyusun dokumen G20 Toolkit for Measuring Digital Skillsand Digital Literacy untuk meningkatkan literasi dan ketrampilan digital. “Sebuah dokumen pengukuran kesiapan kecakapan dan literasi digital yang belum ada sebelumnya dan dapat kita jadikan sebagai rujukan bersama oleh negara-negara anggota G20,” paparnya.
Sementara itu, dalam isu proritas DEWG ketiga, Menkominfo menyatakan pemerintah bakal terus mendorong perwujudan arus data lintas batas negara yang aman, produktif dan berbasis kepercayaan melalui empat prinsip, yakni lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity. Johnny menegaskan, untuk mewujudkan target-target tersebut Indonesia mengambil strategi kolaborasi di level internasional dan nasional.
“Di level internasional, digital economy working group menjadikan diskusi dan potensi kerjasama dengan negara-negara anggota G20 maupun organisasi-organisasi internasional,” kata Johnny.
Pada level nasional, DEWG G20 berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga pengampu working group dan engagement group G20, akademisi, pelaku industri, serta stakeholder terkait lainnya. “Isu besar dalam DEWG yang diantar oleh Indonesia melalui Kominfo, akan kita gelar di meja-meja perundingan,” ujarnya.
Selain Menkominfo, dialog publik juga dihadiri pembicara yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; Wakil Ketua Golkar Institute, Rizal Mallarangeng; Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid; Executive Co-Chair, Yose Rizal Damuri; serta Co-Founder East Ventures, Willson Cuaca. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
