Demo Kantor Kejari, LPMK Kediri Desak Kasus Korupsi di Sebuah SMK di Pare Diusut Tuntas

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Puluhan massa dari Lembaga Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Indonesia (LPMK) Kediri menggelar aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri, Selasa (8/2).

Mereka menuntut Kejari Kabupaten Kediri mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di sebuah yayasan dan SMK di Kecamatan Pare.

Dalam aksinya, massa membawa 7 tuntutan, di antaranya meminta agar anggaran dana BOS (bantuan operasional sekolah) di SMK tersebut diaudit. Sebab, ada indikasi mark up harga pada pembelian barang dan jasa.

Mereka juga meminta kejaksaan memeriksa gedung lantai 2 SMK di Pare itu, yang anggaran pembangunannya diduga juga mengalami mark up. Termasuk memanggil dan memeriksa kepala sekolah, bendahara, dan bagian tata usaha.

Koordinator LPMK, Revi Pandega, mengatakan aksi kali ini bertujuan menyampaikan aspirasi, agar Kejari Kabupaten Kediri segera mengusut dugaan kasus korupsi di yayasan dan manajemen sebuah SMK di Pare.

"Kami juga mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri untuk memeriksa anggaran BPOPP (biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan) yang diduga RKAS (rencana kegiatan dan anggaran sekolah) ganda dan hasil penyelewengan dana anggaran untuk setoran kepada pihak lain," kata Revi, Selasa (8/1).

Dalam aksi itu, selain berorasi, massa juga sempat menggelar pertunjukan musik di depan pintu masuk Kantor Kejari Kabupaten Kediri. Setelah berorasi, perwakilan pendemo dipersilakan masuk ke Kantor Kejaksaan Kabupaten Kediri untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.