Ploting Area Tembakau Naik 3,80 Persen, Sumenep Butuh 547 Ribu Bibit Tembakau

SUMENEP (BANGSAOLINE.com) - Naiknya ploting luas area tembakau tahun 2015 menyebabkan kebutuhan bibit tembakau pada tahun 2015 meningkat drastis. Bahkan diprediksi tahun ini kebutuhan bibit tembakau mencapai 547.325.000 batang.

Ploting area tanaman tembakau tahun 2015 naik sebanyak 3,80 persen dibandingkan pada tahun 2014 lalu. luas areal tanaman tembakau musim tanam 2015 mencapai 21.893 hektare dengan target produksi sebesar Rp 13.136 ton. Sementara ploting area tenaman tembakau pada tahun 2014 lalu hanya seluas 21.093 hektare.

Pada tahun tahun 2013 Sumenep mendapatkan ploting area seluas 21.093 hektare dan pada tahun 2012 lalu Sumenep hanya mendapatkan lahan tanaman tembakau seluas seluas 20.358 hektare, dengan target produksi sebanyak 12.215 ton. Pada tahun 2011 lalu Sumenep mendapatakan hanya sebanyak 22.333 hektare dengan jumlah produksi 13.400 ton.

”Berdasarkan kebikan yang dikeluarkan oleh bupati Sumenep, ploting area tahun 2015 ini naik sebanyak 3,80 hektare dibandingkan ploting area tahun 2014 lalu,” kata Kepala Dinas Kehutan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep Herman Poernomo.

Menurut mantan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) itu, naiknya ploting area menyebabkan naiknya kebutuhan bibit tembakau di kota keris ini.

”Dengan luas lahan 21.893 hektar, maka kebutuhan bibit di Sumenep mencapai 547.325.000 batang,” kata dia.

Menurut Ipung, sapaan akrab Herman Poernomo, untuk memenuhi kebutuhan bibit tembakau ditingkat petani, pemerintah daerah telah menyediakan sejumlah bantuan bibit tembakau yang akan diberikan pada petani secara cuma-cuma.

”Program ini direncanakan akan dialokasikan mulai pertengahan April mendatang,” ungkap dia.

Ipung mengharapkan agar adanya bantuan bibit itu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para petani yang berada dilingkungan kabupten Sumenep ini.

”Kami harap adanya bantuan ini bisa meningkatkan kualitas dan produktifitas tembakau Sumenep lebih baik dari pada sebelumnya,” harap dia.

Aktifis lingkungan M. Lasmino mengatakan, agar pengawasan terhadap bantuan itu lebih ditingkatkan. Sebab, anggaran yang sangat besar berpotensi untuk diselewengkan.

”Dalam hal ini poktan dan masyarakat sangat berperan. Kalau memang realisasi anggaran itu ada penyelewengan, maka harus dilaporkan,” kata dia.