Suasana saat buka bersama yang digelar DPC PKB Jember.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - DPC PKB Jember mengundang insan media dalam giat buka bersama. Agenda tersebut membahas soal pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jember yang menjadi perbincangan hangat belakangan ini.
"Ini seolah pokir menjadi barang haram. Padahal pokir ini hak dan ranah DPRD, menjadi alat untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat," kata Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi, Selasa (26/4/2022).
BACA JUGA:
- DPC PKB Jember Deklarasikan Dukungan untuk Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024
- Tolak Kenaikan Harga BBM, Ribuan Mahasiswa Geruduk Gedung DPRD Jember
- Sempat Diprotes Tidak Etis, KUA PPAS Tahun 2023 Tetap Disahkan di Kantor Pemkab Jember
- Ketua DPRD Jember Jamin Paripurna Pengesahan APBD TA 2023 Kuorum
Ketua DPRD Jember dari Fraksi PKB yang juga hadir, Itqon Syauqi, menegaskan bahwa pokir merupakan kewajiban.
"Malah kalau tidak ada pokir, APBD menjadi tidak sah. Karena pokir ini landasan, serapan dari aspirasi masyarakat, untuk dibawa ke APBD," kata Itqon.
Seyogyanya, pokir juga menyesuaikan basis konstituen masing-masing anggota legislatif.
"Ada yang untuk kepentingan PAUD, terus pendidikan, lah ini memang beda- beda kontituennya. Sesuai basis." imbuhnya.
