
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Bupati Jember, Hendy Siswanto, angkat bicara mengenai polemik di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP). Sebelumnya, para buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FK-PAK) menagih janji bupati yang akan memberikan gaji sesuai UMK kepada para buruh.
FK-PAK menilai PDP merupakan perusahaan milik pemerintah yang notabene harus menjadi percontohan di kalangan perusahaan. Di sisi lain, Bupati Hendy menyebut PDP masih dalam proses mencari posisi yang tepat dalam kancah bisnis.
BACA JUGA:
- Jelang Porprov Jatim, Hotel-Hotel di Jember Sudah Dipesan Peserta Setahun Lalu
- Pemkab Jember Gandeng DPMPTSP Jatim Gelar Roadshow Berikan Layanan Perizinan ke 6 Ribu Nelayan
- Antisipasi Kasus Hepatitis Akut, RS dr. Soebandi Bentuk Tim Screening
- Berangkatkan Ratusan Santri Nurul Jadid, Bupati Hendy Ingatkan untuk Tetap Cinta Kampung Halaman
"Ya, PDP suatu perusahaan yang sedang berkembang sekarang. Sedang mencari posisinya," ujarnya, Jumat (13/5/2022).
Menurut Hendy, perusahaan daerah ini mengalami kegemukan dalam tubuh perusahaan. Karena itu, untuk memenuhi upah minimum yang dituntut para buruh cukup berat.
"Sebenarnya PDP ini tidak mampu untuk membayar semuanya itu. Dia sudah cukup lama. Kami mendapatkan PDP posisinya sudah berat putusan ini. Sekarang overload, kebanyakan pegawai sih ini. Sekarang sedang melakukan recovery. Pelan-pelan, karena uang itu biaya yang harus dipertanggungjawabkan," paparnya.
Simak berita selengkapnya ...