GRESIK, BANGSAONLINE.com - Perwakilan warga tiga Desa Mengare Kompleks, yakni Watuagung, Kramat, dan Tanjungwidoro, Kecamatan Bungah, menggelar aksi damai di Balai Desa Watuagung, Senin (13/6/2022).
Aksi itu sebagai bentuk kekesalan mereka atas jebolnya tanggul dambak banjir rob air laut baru-baru ini. Mereka menganggap banjir rob tersebut dampak adanya proyek reklamasi yang dilakukan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di perairan dekat wilayah mereka.
Baca Juga: Waspada Banjir Rob, BMKG Prediksi Jumat 15 November Perairan Jatim Diguyur Hujan
Untuk itu, mereka menuntut pihak JIIPE bertanggung jawab. Pasalnya, reklamasi itu terus berlangsung hingga saat ini.
Kepala Desa (Kades) Tajungwidoro, Mastain, menyatakan sejak reklamasi berlangsung, ratusan hektare tambak berubah menjadi daratan. Sehingga, laut mengalami pendangkalan yang berdampak pada pendapatan nelayan semakin menurun.
"Dampak reklamasi gelombang yang harusnya mengarah ke wilayah JIIPE berbalik ke tambak warga," ungkapnya.
Baca Juga: Pascakebakaran, Presdir PTFI Inspeksi Lokasi Common Gas Cleaning Plant di Smelter Gresik
Senada disampaikan Abdul Amin, salah satu warga Desa Watuagung. Menurutnya, banjir rob air laut memang sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Namun sejak ada proyek JIIPE berdiri, dampaknya semakin parah, hingga menyebabkan banyak tambak jebol.
"Sejak ada reklamasi JIIPE, ketika banjir rob banyak tambak yang jebol, dan terlihat seperti lautan. Jumlahnya mencapai ratusan hektare," ujarnya.
Untuk itu, warga Mengare Kompleks menuntut JIIPE bertanggung jawab. Mereka meminta adanya normalisasi kali dengan cara pengerukan dan perbaikan tanggul tambak yang jebol.
Baca Juga: Tuntut Tenaga Kerja, Warga Mengare Komplek Gresik Demo Smelter PT Freeport Indonesia
"Jika tidak segera ditangani dampaknya semakin parah, ratusan tambak tenggelam," jelasnya.
Dalam kesempatan ini, warga Mengare juga mempertanyakan penyerapan tenaga kerja untuk yang dinilai belum jelas. Banyak warga Mengare yang melamar kerja di lingkungan JIIPE, namun tidak diterima dengan alasan tidak ada lowongan.
"Harus ada mekanisme yang jelas dalam penyerapan tenaga kerja. Sehingga alurnya jelas ke mana warga akan mencari pekerjaan," katanya.
Baca Juga: Luluk-Lukman Sapa Warga Gresik Selatan, Janji Tuntaskan Banjir dan Pengangguran
Selain itu, Abdul Amin juga menyoroti penyaluran program corporate social responsibility (CSR) JIIPE yang dinilainya belum berdampak kepada masyarakat. "Ke depan harus ada prioritas kepada masyarakat Mengare," pintanya.
Ia mendesak agar ketiga tuntutan masyarakat Mengare disetujui dan direalisasikan. Warga memberikan waktu tiga hari ke depan kepada pihak JIIPE untuk memberikan kepastian.
"Jika dalam waktu tiga hari ke depan belum ada jawaban yang jelas, masyarakat Mengare akan turun jalan," tutupnya.
Baca Juga: Smelter Freeport di Gresik Resmi Beroperasi, Telan Anggaran hingga Rp58 Triliun
Menanggapi tuntutan warga, Humas JIIPE, Mifti Haris, berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinannya.
Terkait permintaan normalisasi kali dan perbaikan tanggul tambak, menurutnya perlu ada pemetaan terlebih dahulu untuk menentukan prioritas penanganannya.
"Lokasi mana yang harus dikerjakan dulu. Tentu harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat," katanya.
Baca Juga: Adhy Karyono Yakinkan Bank Jatim Siap Dukung Pengembangan JIIPE Gresik
Ia juga menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu, apakah reklamasi yang dilakukan JIIPE memang menjadi penyebab jebolnya tambak di Mengare.
"Menurut kami karena murni faktor alam. Hal itu juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia," paparnya seraya mencontohkan kejadian serupa di tempat lain. Seperti yang terjadi di peseisir pantai utara, di Surabaya, Semarang, dan daerah lain.
"Daerah-daerah itu juga mengalami banjir akibat air laut naik atau banjir rob. Jadi murni karena faktor alam," tandasnya.
Baca Juga: JIIPE Peduli Bagikan 2 Ribu Paket Lebaran untuk Warga Sekitar
Terakait penyerapan tenaga kerja, Mifti mengklaim pihaknya sudah sering mengimbau ke perusahaan yang beroperasi di kawasan JIIPE agar memprioritaskan masyarakat lokal, dalam hal ini warga Gresik. Terutama warga yang berada di sekitar perusahaan.
"Tentunya harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan masyarakat," terangnya.
"Sedangkan terkait kegiatan CSR JIIPE, kami terus lakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Masyarakat boleh mengajukan proposal kegiatan CSR, tetapi pelaksanaannya tentu akan disesuaikan kemampuan perusahaan," terangnya.
Baca Juga: Kunjungi Smelter PTFI di Gresik, Wamenaker Ajak Pekerja Sukseskan Hilirisasi
"Kami juga mendorong kepada perusahaan yang berada dalam kawasan JIIPE untuk melakukan kegiatan CSR bersama. Dengan sharing program CSR diharapkan akan lebih baik dan wilayah sasaran akan lebih luas," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News